Sosial ekonomi sangat berpengaruh pada dunia politik. Semua permasalahan yang timbul dimasyarakat mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Semua hal ditempuh agar persoalan-persoalan tersebut terselesaikan. Tentu saja setiap persoalan yang diambil telah melalui proses pertimbangan yang sangat “berat” melalui proses yang sangat “ketat”. Seringkali masalah tersebut datang bertubi ketika masalah lain belum cukup teratasi. Akhirnya banyak terjadi “negosias” untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
Ketatnya negosiasi mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara kalangan yang seharusnya menyelesaikan masalah. Bahkan tidak jarang diantara mereka yang saling “mematikan kawan” agar rencana mereka berhasil, agar negosiasi mereka menang. Mereka berebut posisi dan merasa mampu mengatasi permasalahan yang timbul. Hal ini tentu saja akan membuat carut marut dalam birokrasi ataupun badan-badan lain yang semestinya menangannya. Yang kemudian mencoreng nama baik demokrasi. “Apakah demokrasi merupakan bentuk negosiasi birokrasi? Negosiasi posisi?”
Untuk itu pemerintahan mempunyai tugas besar yang harus diselesaikan. Penempatan “right men on the right place” tanpa pandang “kubu”. Pemerintah punya kekuasan penuh untuk mengatur itu. Pemerintah punya kewajiban menjaga kestabilan hidup masyarakatnya. Jangan sampai negosiasi yang dihasilkan berpihak (hanya) pada kepentingan kelompok yang “membonceng” atas nama pemerintahan. Jangan sampai negosiasi yang dihasilkan membuat rakyat semakin menderita.
