Mohon tunggu...
mita fatma
mita fatma Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Digantungnya Masyarakat

12 April 2015   18:50 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:12 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Masyarakat adalah pemeran terpenting bagi sebuah pemerintahan. Terlebih kegiatan politik tidak berjalan tanpa adanya rakyat. Jelas saja, karna politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikkan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Ramlan Surbakti 1992; 10-11). Lantas bagaimana dengan keputusan keputusan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat?

Beberapa keputusan politik yang menyangkut keputusan publik disamping ada yang menggembirakan juga ada yang dianggap kurang berpihak pada rakyat. Setelah menaikkan harga bbm yang kemudian diturunkan lagi setelah itu dinaikkan lagi, rakyat seolah – olah “dipermainkan”. Banyak pertimbangan pertimbangan mengapa kuputusan itu diambil. Tapi rakyat, tidak sebercanda itu. Belum lagi issue yang hangat kemarin tentang uang muka mobil yang sebegitu banyaknya, yang akhirnya dengan enteng dicabut. Sedangkan utang negara tercinta ini sudah berlimpah. Jika tidak dicabut keputusan tersebut tentu akan lebih “menyengsarakan rakyat”. Jika dana yang besar itu berasal dari utang (lagi) pasti rakyat lagi yang kena imbasnya. Rakyat Indonesia membutuhkan kepastian tindakkan peimpinnya yang tegas. Rakyat Indonesia sudah kelelahan diombang ambingkan dalam permainan pemerintahan yang hanya mengepentingkan kepentingan golongan, yang memakmurkan golongannya. Seolah olah mereka balas budi akan posisinya kepada golongan, hal itu tidak menjadi masalahketika bukan rakyat yang menjadi korban, ketika tidak menyengsarakan rakyat kelas bawah.

Masyarakat dalam kebingungan dengan keadaan perpolitikan sekarang. Dimana pihak satu dengan lainnya yang bertentangan saling “mematikan”. Apakah itu seorang wali? Bukankah mereka adalah wali dari rakyat semua rakyat Indonesia. Bukankah mereka berdiri disana mengemban tugas untuk rakyat? Bukankah mereka disana mewakili kepentingan rakyat? Bukankah wali merupakan panutan? Lantas perilaku wali seperti apa yang pantas dicontoh dan tiru oleh rakyat sekarang? Saling menyerang ketika ada perbedaan? Saling balas membalas dendam? Yakinlah bahwa ajaran seperti itu tidak terdapat dalam agama manapun.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun