Daya Beli Masyarakat Menurun : Apa Solusi Dari Pemerintah?

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak pernah lepas dari tantangan ekonomi. Salah satu masalah yang sering kali muncul dan memengaruhi kehidupan sehari-hari kita adalah menurunnya daya beli masyarakat. Saat harga barang-barang pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya naik, sementara pendapatan masyarakat tetap atau bahkan stagnan, banyak orang mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini?

Mengapa Daya Beli Menurun?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024 dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presidan Joko Widodo, menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

"Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0,12% (month to month)," jelas Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (01/10).

"Deflasi pada September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada 2024 secara bulanan," sambungnya.

Penurunan daya beli masyarakat bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Salah satu yang paling sering terdengar adalah inflasi. Ketika harga barang-barang pokok naik, daya beli masyarakat secara otomatis berkurang, karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Pada saat yang sama, jika upah atau pendapatan mereka tidak naik sebanding, maka mereka akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh faktor global atau domestik juga memengaruhi daya beli. Misalnya, perubahan harga bahan bakar dunia, ketegangan politik, atau bahkan pandemi bisa memicu lonjakan harga yang mendalam. Ketika situasi ekonomi memburuk, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa mengurangi jam kerja, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan mereka. Ini menciptakan siklus negatif di mana masyarakat semakin berhemat, yang pada akhirnya memperlambat roda perekonomian.

Dampak Daya Beli yang Menurun

Penurunan daya beli tentu saja tidak hanya dirasakan di tingkat individu. Ekonomi secara keseluruhan akan ikut merasakannya. Sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi masyarakat, seperti perdagangan dan industri barang konsumsi, akan mengalami penurunan permintaan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang tersebut akan kesulitan mempertahankan produksi. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini semakin memperburuk keadaan karena semakin banyak orang kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya memperburuk daya beli secara keseluruhan.

Selain itu, daya beli yang menurun juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Masyarakat dengan pendapatan rendah akan lebih merasakannya dibandingkan dengan kelompok yang lebih kaya. Bagi mereka, peningkatan harga barang pokok bisa berarti pengurangan konsumsi makanan bergizi atau penundaan dalam memenuhi kebutuhan medis. Ketimpangan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar.

Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah?

Menghadapi penurunan daya beli yang begitu signifikan, pemerintah harus turun tangan dengan langkah-langkah yang konkret. Beberapa solusi yang mungkin bisa diambil untuk membantu masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Subsidi dan Bantuan Sosial

Salah satu cara yang dapat langsung dirasakan masyarakat adalah dengan meningkatkan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Misalnya, subsidi untuk beras, minyak goreng, dan gas elpiji, yang dapat membantu masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga. Begitu pula dengan program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang perlu diperluas dan diperbaiki sasaran penyalurannya.

Namun, penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran. Tidak sedikit program yang gagal karena bantuan tidak sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Di sini, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperbaiki sistem distribusinya agar bantuan benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang kesulitan.

2. Menurunkan Pajak dan Memberikan Insentif Ekonomi

Langkah lain yang bisa ditempuh adalah mengurangi pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Misalnya, dengan menurunkan pajak penghasilan, masyarakat bisa merasakan tambahan uang yang lebih banyak di kantong mereka. Selain itu, insentif ekonomi juga bisa diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak oleh penurunan daya beli, seperti sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan memberikan insentif fiskal, seperti pembebasan atau pengurangan pajak bagi sektor-sektor yang paling terdampak, pemerintah bisa meringankan beban mereka dan membantu mereka bertahan.

3. Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur dan Sektor Produktif

Solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya beli adalah dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Proyek-proyek infrastruktur yang dapat menciptakan banyak tenaga kerja, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, atau proyek perumahan, bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, sektor-sektor yang bisa tumbuh dengan pesat, seperti teknologi digital dan industri ramah lingkungan, perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Sektor-sektor ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam jangka panjang, sektor-sektor ini akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka dan dengan demikian, mengembalikan daya beli yang hilang.

4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Salah satu kunci untuk mengatasi penurunan daya beli adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika pemerintah fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan, maka tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif akan tercipta. Melalui program pelatihan keterampilan yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja, masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Pendidikan yang merata dan berkualitas akan memungkinkan masyarakat untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengakses peluang ekonomi yang ada. Dengan begitu, daya beli masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas hidup mereka. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial.

5. Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro

Kebijakan moneter dan fiskal yang stabil dan terkoordinasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika inflasi tidak terkendali, atau jika kebijakan suku bunga terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia harus bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik dalam hal pengendalian inflasi maupun pengaturan suku bunga yang tidak membebani masyarakat.

Selain itu, kebijakan fiskal yang hati-hati, seperti pengelolaan defisit anggaran dan pengurangan utang, juga penting untuk memastikan bahwa ekonomi tetap berjalan dengan stabil tanpa menambah beban pada masyarakat. Kepercayaan terhadap ekonomi yang stabil akan mendorong pertumbuhan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.