Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.Â
Program pendidikan keuangan harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan kampus agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan.
Regulasi yang Ketat:Â
Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap perusahaan pinjaman online. Regulasi ini harus mencakup transparansi dalam penyampaian informasi kepada peminjam, termasuk bunga, biaya tambahan, dan risiko yang terkait dengan pinjaman.
Penyediaan Alternatif Pembiayaan:Â
Pemerintah dan lembaga keuangan harus menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat.Â
Misalnya, melalui program pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah yang difasilitasi oleh koperasi atau lembaga keuangan syariah.
Pendampingan dan Konseling Keuangan:Â
Lembaga keuangan dan organisasi masyarakat harus menyediakan layanan pendampingan dan konseling keuangan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan.Â
Layanan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola utang dan merencanakan keuangan dengan lebih baik.
Mendorong Kewirausahaan:Â
Mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman online.Â
Program pelatihan dan pendampingan usaha harus disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung masyarakat dalam memulai dan mengembangkan usaha.
Kesimpulan
Fenomena pinjaman online yang marak saat ini memang sangat meresahkan.Â
Kemudahan akses yang ditawarkan sering kali mengabaikan risiko yang menyertainya, sehingga banyak orang terjebak dalam utang yang menumpuk dan sulit diatasi.Â