Membangun Kembali Ruang Publik: Meningkatkan Aktivitas Jalan Kaki di Indonesia

Namun, kita tidak boleh hanya menyalahkan perusahaan-perusahaan atau masyarakat dalam hal ini. 

Peran pemerintah dalam menentukan kebijakan transportasi dan tata ruang kota sangatlah penting. 

Kebijakan yang berpihak pada kendaraan bermotor dan minimnya investasi dalam pembangunan infrastruktur untuk pejalan kaki merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya ruang untuk pejalan kaki di Indonesia.

Membangun Lingkungan yang Ramah bagi Pejalan Kaki

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pertama-tama, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan pejalan kaki dalam perencanaan tata ruang kota. 

Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur yang ramah bagi pejalan kaki, seperti trotoar yang luas dan aman, penyeberangan pejalan kaki yang baik, serta taman-taman kota yang dapat menjadi tempat istirahat dan rekreasi bagi masyarakat.

Selain itu, transportasi publik juga perlu diperkuat sebagai alternatif yang lebih menarik bagi masyarakat.

Penyediaan layanan transportasi publik yang handal, nyaman, dan terjangkau dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan pada gilirannya meningkatkan minat untuk berjalan kaki. 

Hal ini membutuhkan investasi dalam pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Peran Masyarakat dan Swasta

Selain pemerintah, peran masyarakat dan sektor swasta juga sangat penting dalam membangun lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki. 

Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak pejalan kaki dan mengawasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan ruang publik. 

Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pembangunan infrastruktur pejalan kaki atau melalui kemitraan dengan pemerintah dalam penyediaan layanan transportasi publik.

Kesimpulan