Pajak Gratis dan Kredit Mudah: Upaya Pemerintah Mendorong Pertumbuhan Properti

Sektor properti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pada Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia ke-17 yang berlangsung pada Agustus 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan berbagai insentif yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mendukung sektor ini. 

Kebijakan ini mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar, serta pelonggaran kredit properti yang diberikan oleh Bank Indonesia. 

Baca juga: Bahaya Joki Pinjol (Pinjaman Online) dan Dampaknya bagi Keuangan Anda

Mengapa pemerintah perlu memberikan insentif kepada sektor properti, dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Mari kita bahas secara lebih mendalam. 

ilustrasi Insentif pajak . sumber: freepik

Pajak Gratis untuk Rumah di Bawah Rp2 Miliar

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan oleh Presiden Jokowi adalah pembebasan PPN untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar. 

Dalam konteks ini, pemerintah akan menanggung seluruh PPN yang sebelumnya menjadi beban pembeli. 

Baca juga: Suku Bunga Naik, Cicilan KPR Meningkat: Apa yang Harus Dilakukan?

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah sendiri dengan lebih terjangkau.

Baca juga: Mengelola Uang dengan Bijak: Investasi Bukan Hanya Soal Uang

Kebijakan pembebasan PPN ini akan berlaku hingga Juni tahun depan, di mana pemerintah akan menanggung 100% PPN rumah-rumah tersebut. 

Setelah periode tersebut, pemerintah akan tetap memberikan insentif, namun dengan tingkat pembebasan sebesar 50% hingga Desember 2024. 

Ini merupakan langkah yang sangat positif, terutama mengingat bahwa biaya PPN dalam pembelian rumah dapat menjadi faktor yang signifikan dalam harga total properti.

Namun, pembebasan PPN bukan satu-satunya insentif yang diberikan. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga akan mendapatkan insentif dalam pengurusan administrasi rumah baru. 

Sebagai contoh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan ditanggung oleh pemerintah hingga batas tertentu, yakni sekitar Rp4 juta hingga tahun 2024.

Pelonggaran Kredit Properti oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia juga turut berkontribusi dalam mendukung sektor properti dengan kebijakan pelonggaran kredit. 

Bank sentral ini telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk kredit properti. 

Kebijakan ini memungkinkan pembeli properti untuk membayar uang muka (Down Payment/DP) sebesar 0%, yang berarti mereka dapat membeli properti tanpa harus membayar uang muka yang signifikan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa kebijakan LTV dan FTV berlaku untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak, rumah susun, dan rumah kantor. 

Pelonggaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti yang efektif dan akan berlaku mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

ilustrasi pertumbuhan ekonomi. sumber: freepik

Alasan Pemerintah Memberikan Insentif

Ada beberapa alasan kuat mengapa pemerintah Indonesia memberikan insentif besar-besaran pada sektor properti.

Pemerintah percaya bahwa insentif tersebut diperlukan untuk menggerakkan kembali sektor perumahan dan konstruksi yang mengalami pertumbuhan yang rendah. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor properti hanya mencapai 0,67%, sedangkan sektor konstruksi tumbuh hanya sekitar 2,7%. 

Sebagai sektor ekonomi yang sangat strategis, properti memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi sekitar 14-16%.

Sektor properti juga memiliki dampak berantai yang tinggi (multiplier effect) terhadap berbagai subsektor industri, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hal ini mencakup penyerapan tenaga kerja yang mencapai 13,8 juta orang. Selain itu, sektor properti juga memberikan kontribusi pajak yang signifikan, sekitar 9,3% dari total penerimaan pajak negara, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9%.

Dampak Multiplier dari Sektor Properti

Sektor properti bukan hanya memberikan manfaat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga memiliki dampak berantai yang tinggi terhadap berbagai sektor lainnya. 

Dalam istilah ekonomi, ini dikenal sebagai "multiplier effect." Dampak ini dapat dirasakan baik dalam hubungan maju (forward linkage) maupun hubungan mundur (backward linkage).

ilustrasi tenaga kerja properti. sumber: freepik

1. Penyerapan Tenaga Kerja: 

Sektor properti menjadi salah satu penggerak utama penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dampak langsung dan tidak langsung dari sektor properti menciptakan pekerjaan bagi jutaan orang. 

Menurut perkiraan, sektor properti menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 13,8 juta orang. Ini mencakup pekerjaan dalam konstruksi, perencanaan, perawatan, dan berbagai layanan yang terkait dengan properti.

2. Penggerak Pertumbuhan Industri: 

Dampak berantai dari sektor properti mencakup berbagai industri yang terkait. 

Misalnya, sektor konstruksi yang tumbuh akan mendukung produsen material konstruksi, perusahaan arsitektur, dan sektor jasa properti. 

Dampak ini membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3. Penghasilan dan Pajak: 

Sektor properti juga memiliki dampak signifikan pada penghasilan dan penerimaan pajak. 

Pengembang properti, pemilik rumah, dan pekerja di sektor ini mendapatkan penghasilan, yang kemudian akan berputar dalam ekonomi melalui belanja dan investasi. 

Penerimaan pajak dari properti, seperti PPN dan pajak properti, menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah.

4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah: 

Pertumbuhan sektor properti juga berdampak pada pertumbuhan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari properti membantu pemda untuk menyediakan layanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Dengan demikian, pertumbuhan sektor properti memiliki efek positif pada kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.

Tantangan dan Kendala

Meskipun insentif ini memberikan potensi dampak positif yang besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1. Pengendalian Risiko Kredit

Kebijakan DP 0% dan pelonggaran LTV dan FTV berpotensi meningkatkan risiko kredit. 

Perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemberian kredit tetap berkelanjutan dan risiko kredit dapat dikendalikan.

2. Pengendalian Inflasi

Kebijakan pelonggaran kredit dapat berdampak pada inflasi. Kenaikan permintaan untuk properti  dapat meningkatkan harga, yang akhirnya dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap kebijakan ini.

3. Pemberian Insentif yang Tepat Sasaran

Pemberian insentif harus tepat sasaran. Ini berarti memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, seperti MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang ingin memiliki rumah, bukan kepada spekulan properti.

Pandangan ke Depan

Dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, sektor properti di Indonesia memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun mendatang. 

Ini tidak hanya akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah perlu terus memantau dampak kebijakan-kebijakan ini dan mengkaji apakah ada kebijakan tambahan yang perlu diberlakukan untuk mendukung pertumbuhan sektor properti. 

Misalnya, pemantauan terhadap potensi overheating pasar properti perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya gelembung properti yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini berkelanjutan dan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

Dengan cara ini, sektor properti dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor properti perlu berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini sambil tetap memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan kerja sama yang baik, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain utama dalam sektor properti di tingkat regional dan global.