Krisis Keuangan Ghana: Utang, Inflasi dan Dampaknya pada Rakyat

Ghana adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya yang memesona. 

Terletak di Afrika Barat, negara ini telah menjadi salah satu ikon perkembangan ekonomi di benua Afrika. 

Namun, ironisnya, saat ini Ghana tengah diterpa oleh masalah serius yang mengancam stabilitas keuangannya: kebangkrutan akibat utang yang semakin memuncak.

Baca juga: Hubungan Psikologi dan Keuangan: Mengungkap "Money Script" dan Dampaknya pada Kehidupan

Pada tahun 2019, Ghana menjadi sorotan dunia ketika dipuji sebagai salah satu negara binaan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sukses dalam menjalankan reformasi ekonomi. 

Namun, kini negara tersebut terjebak dalam jeratan utang yang mengancam stabilitas keuangan dan sosialnya.

Tekanan ekonomi yang semakin meningkat, dipicu oleh utang yang teramat besar, telah mengakibatkan Ghana kesulitan membayar kreditur internasional.

Apa yang Mendorong Krisis Keuangan di Ghana?

Situasi ekonomi yang mengerikan ini didukung oleh data resmi dari Kementerian Ghana yang mencatat bahwa utang pemerintah mencapai 58,64 miliar Dolar AS pada akhir tahun 2022, naik 23,7% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Baca juga: Inflasi: Mengapa Harga Barang Terus Naik dan Dampaknya pada Daya Beli Masyarakat

Rasio utang pemerintah Ghana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 70,71% di tahun 2022. 

Baca juga: Berhenti Membandingkan Kekayaan dengan Orang Lain: Mengatasi Insecurity Finansial

Selain itu, inflasi di Ghana selama setahun terakhir selalu berada di atas 40%, bahkan mencapai 54% pada Januari 2023. 

Suku bunga acuan pun naik secara signifikan dari 14% di Desember 2021 menjadi 27% di akhir Desember 2022.

Dampak Krisis Keuangan pada Masyarakat Ghana

Dampak krisis keuangan yang melanda Ghana tidak hanya dirasakan di tingkat pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. 

Pertama-tama, penurunan nilai mata uang nasional, Cedi Ghana, telah mengakibatkan peningkatan harga barang-barang impor. 

Hal ini telah memberikan tekanan tambahan pada rakyat yang sudah menghadapi kenaikan inflasi yang tajam.

Kenaikan harga barang-barang pokok membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit bagi warga Ghana yang rata-rata berpenghasilan rendah. 

Ini telah menyebabkan ketidakpuasan sosial dan demonstrasi di berbagai kota di seluruh negeri. 

Para demonstran mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal melindungi rakyat dari dampak krisis ekonomi.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja yang semakin meningkat oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan produsen listrik independen yang memiliki hutang besar kepada pemerintah telah memperparah masalah pengangguran di Ghana. 

Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka, meningkatkan tingkat pengangguran di negara ini.

ilustrasi rakyat ghana. sumber: freepik

Upaya Pemerintah untuk Mengatasi Krisis

Presiden Nana Akufo-Addo mengakui bahwa pinjaman dari IMF bukanlah solusi akhir untuk masalah ekonomi negara tersebut. 

Pemerintah Ghana harus memangkas anggaran belanja negara dan meningkatkan pendapatan dengan menaikkan pajak serta melawan penghindar pajak. 

Setelah menerima pinjaman dari IMF, Ghana berencana untuk merestrukturisasi utangnya untuk menurunkan utang luar negeri sebesar 10,6 miliar Dolar AS antara tahun 2023 hingga 2026.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi keuangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan ekonomi. 

Namun, langkah-langkah ini akan membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang nyata, dan masyarakat Ghana merasa terbebani oleh ketidakpastian ekonomi saat ini.

Ghana Tidak Sendirian: Krisis Keuangan Global

Situasi keuangan yang mengkhawatirkan di Ghana mencerminkan masalah yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia. 

Sebagai contoh, selama beberapa tahun terakhir, banyak negara berkembang telah mengambil pinjaman besar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan. Ini sebagian besar adalah upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Namun, ketika pinjaman ini tidak dikelola dengan baik atau digunakan secara tidak efisien, mereka dapat mengakibatkan akumulasi utang yang tidak terkendali. 

Ini adalah masalah yang juga dihadapi oleh Ghana. Banyak negara menghadapi tekanan yang sama untuk membayar kembali utang-utang mereka, yang pada gilirannya memicu krisis ekonomi dan keuangan.

Sri Lanka: Kasus Lain yang Patut Diperhatikan

Kasus kebangkrutan Sri Lanka pada tahun 2022 adalah contoh lain dari dampak yang bisa ditimbulkan oleh krisis ekonomi negara. 

Sri Lanka, sebuah negara kepulauan di Asia Selatan, mengalami krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Hal ini memicu protes besar di negara tersebut, yang mencapai puncaknya pada Juli 2022 ketika massa menyerbu rumah Presiden Sri Lanka saat itu, Gotabaya Rajapaksa, memaksa dirinya melarikan diri dari negara tersebut dan mengundurkan diri.

Sejak saat itu, sebuah pemerintahan baru telah bekerja keras untuk memperbaiki keuangan publik Sri Lanka yang terpukul. 

Mereka berhasil mengamankan bantuan dari IMF yang sangat dibutuhkan, tetapi situasi ekonomi di negara ini tetap mengkhawatirkan. 

Ini menjadi peringatan nyata tentang betapa parahnya dampak yang bisa terjadi ketika suatu negara menghadapi kebangkrutan.

Krisis Keuangan: Apa yang Terjadi Jika Suatu Negara Bangkrut?

Ketika suatu negara mengalami kebangkrutan, dampaknya dapat sangat merusak. Ini dapat memicu serangkaian peristiwa yang berdampak luas, termasuk:

1. Penurunan Harga Saham: Bursa saham negara tersebut cenderung mengalami penurunan tajam sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi. Investor yang khawatir tentang kemampuan negara untuk membayar utangnya cenderung menjual saham mereka, yang mengakibatkan penurunan harga saham.

2. Penurunan Nilai Mata Uang: Nilai mata uang negara yang bangkrut biasanya akan merosot secara signifikan. Hal ini membuat harga barang-barang impor menjadi lebih mahal, yang dapat memicu inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.

3. Krisis Pangan: Ketika nilai mata uang negara turun, harga makanan dan barang-barang pokok yang diimpor menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan dan krisis pangan, yang mempengaruhi ketersediaan dan harga makanan.

4. Pengangguran Massal: Banyak perusahaan mungkin tidak mampu membayar karyawan mereka atau bahkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini dapat mengakibatkan pengangguran massal dan ketidakstabilan sosial.

5. Tekanan Politik: Krisis keuangan dapat menimbulkan ketidakpuasan politik yang berujung pada protes dan ketegangan politik. Ketidakstabilan politik dapat memperburuk situasi ekonomi dan keuangan.

Ghana adalah contoh nyata dari negara yang sedang berjuang untuk mengatasi krisis keuangan yang parah. 

Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan mereka.

Pelajaran yang Bisa Diambil dari Krisis Ghana

Krisis keuangan di Ghana mengingatkan kita akan pentingnya transparansi keuangan, pengelolaan utang yang bijak, dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan. 

Semua ini adalah langkah-langkah kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan mencegahnya terjerumus ke dalam kebangkrutan yang merugikan semua pihak.

Selain itu, krisis ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang yang berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Penggunaan dana pinjaman harus diarahkan dengan bijak, dengan fokus pada proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Akhir Kata

Krisis keuangan di Ghana juga memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain di seluruh dunia tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, transparansi, dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan. 

Krisis seperti ini juga mengingatkan kita akan kerentanan ekonomi global dan bagaimana ketidakstabilan ekonomi suatu negara dapat memiliki dampak yang luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi negara-negara seperti Ghana untuk terus bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IMF dan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, mereka dapat menghindari jatuh ke dalam jurang krisis keuangan yang menghancurkan dan membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi warganya.