Private Label dan Database Konsumen, Isu Penting dalam E-Commerce Indonesia

Banyak pihak yang meragukan efektivitas solusi yang diajukan.

Solusi untuk masalah ini juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan UMKM dan persaingan yang sehat di pasar. Mencari solusi yang adil bagi semua pihak adalah tantangan yang kompleks.

Pemerintah dan Regulasi

Salah satu peran utama dalam mengatasi isu ini adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan ekosistem e-commerce agar lebih adil bagi semua pemangku kepentingan, terutama UMKM.

Beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah adalah:

1. Mendorong Pembentukan Marketplace BUMN 

Pemerintah dapat mendorong atau bahkan mendukung pembentukan marketplace yang dimiliki dan dikelola oleh pemangku kepentingan dalam negeri. 

Marketplace tersebut dapat fokus pada produk-produk lokal dan UMKM. 

Ini akan memberikan peluang yang lebih adil bagi UMKM untuk bersaing.

2. Regulasi Pekerjaan ASN dan Pegawai BUMN

Pemerintah dapat mengenalkan regulasi di mana sebagian dari gaji ASN dan pegawai BUMN harus dibayar menggunakan token belanja di marketplace BUMN. 

Ini dapat memberikan dorongan besar pada ekosistem ekonomi digital lokal.

3. Kendalikan Traffic Lokal

Mengendalikan aliran lalu lintas digital, termasuk media sosial, adalah kunci untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital. 

Pemerintah harus memastikan bahwa pemain dalam negeri memiliki kendali atas platform-platform yang mengontrol lalu lintas ini.

Mendefinisikan Kembali Kedaulatan Ekonomi Digital