Ketidakseimbangan ini berarti bahwa 1,3 juta mahasiswa menghadapi risiko menganggur, harus bersaing dengan lulusan tahun sebelumnya, dan bersaing dengan mereka yang memiliki pengalaman kerja.
Kendala dalam Penerapan Konsep Link-and-Match
Tidak diragukan lagi, konsep link-and-match memiliki potensi untuk mengatasi masalah pengangguran lulusan perguruan tinggi. Namun, mengapa masalah ini belum terselesaikan?Â
Alasan utamanya mungkin terletak pada kesulitan dalam membangun kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh David Casado Lopez dan Johannes Fussenegger tentang "Challenges in University-Industry Collaborations," tiga alasan mendasar mengapa kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri sulit terjadi telah diidentifikasi:
1. Perbedaan Tujuan
Industri berfokus pada mencari keuntungan finansial, sementara perguruan tinggi berorientasi pada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai pentingnya teori dan penerapannya.
2. Tujuan Penelitian:
Penelitian yang dilakukan oleh industri biasanya ditujukan untuk kepentingan komersial dan dijaga kerahasiaannya, sementara perguruan tinggi ingin penelitiannya tersebar luas. Perguruan tinggi juga lebih cenderung menolak tujuan komersial.
3. Orientasi Waktu:
Industri cenderung menginginkan penelitian yang cepat dan berkaitan dengan profit jangka pendek, sementara perguruan tinggi berfokus pada penelitian yang mendalam dan analisis yang akurat.
Perbedaan pandangan ini menghasilkan pola pikir yang berbeda, yang pada akhirnya memicu sikap eksklusif dan tidak bersinergi antara kedua belah pihak.Â
Kesulitan dalam menciptakan "match" antara perguruan tinggi dan industri mirip dengan tantangan dalam mencari pasangan di aplikasi kencan. Keduanya harus memiliki kesamaan tujuan dan pandangan agar kolaborasi bisa berjalan lancar.
Solusi dan Implikasi Kebijakan
Apakah ada solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan konsep link-and-match?Â
Salah satu cara yang dapat diambil adalah melalui upaya kebijakan yang lebih tegas dan berorientasi pada hukum.Â
