Mohon tunggu...
Muzamil Misbah
Muzamil Misbah Mohon Tunggu... Freelancer - Orang biasa yang gemar baca buku, makan dan jalan-jalan

Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Malang, suka menulis tentang ekonomi dan puisi, pegiat literasi keuangan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Daya Beli Masyarakat di Tengah Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok: Dilema Kebijakan Pemerintah

14 Agustus 2023   18:00 Diperbarui: 14 Agustus 2023   18:02 218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam dinamika ekonomi yang senantiasa berubah, perubahan harga komoditas dan kebijakan pemerintah menjadi sorotan utama. 

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga, pemerintah sering kali merespons dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan sosial lainnya untuk meredam dampaknya. 

Namun, seberapa efektif langkah-langkah semacam ini dalam mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka pendek maupun menengah panjang? 

Artikel ini akan membahas secara lebih mendalam tentang dampak kenaikan harga dan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Sejarah Kebijakan Bantuan dalam Masa Krisis

Pada berbagai periode sejarah, Indonesia telah menghadapi tantangan ekonomi yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan dampaknya pada masyarakat. 

Pemerintah sering kali mengambil langkah-langkah seperti memberikan BLT atau bantuan sejenis untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. 

Contoh konkret adalah saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberlakukan BLT saat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan serupa dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ketika program Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) diberlakukan pada tahun 2014 sebagai respons terhadap kenaikan harga-harga. 

Namun, pertanyaannya adalah apakah langkah-langkah semacam ini mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi?

Pemulihan Ekonomi dalam Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, langkah-langkah seperti BLT atau bantuan serupa dapat memberikan sejumlah bantuan finansial kepada masyarakat yang memerlukannya. 

Bantuan ini dapat membantu masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun harga-harga melonjak. 

Dampaknya mungkin akan terasa dalam konsumsi masyarakat yang tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Namun, dalam beberapa kasus, efektivitas dari bantuan semacam ini perlu dievaluasi lebih lanjut.

 Ada pertanyaan apakah bantuan yang diberikan telah tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat sebesar yang diharapkan. Selain itu, aspek jangka panjang juga harus dipertimbangkan.

Dampak Jangka Menengah dan Panjang

Pertanyaan yang lebih dalam muncul saat melihat dampak jangka menengah dan panjang dari kenaikan harga dan kebijakan bantuan. Kenaikan harga yang berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan. 

Meskipun bantuan sementara dapat meredam dampak dalam jangka pendek, tetapi dampak terhadap daya beli masyarakat dapat menjadi semakin terasa seiring berlanjutnya waktu.

Salah satu dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan adalah peningkatan angka kemiskinan. 

Masyarakat dengan pendapatan terbatas akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka jika harga-harga terus naik. 

Terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, peningkatan angka kemiskinan bisa menjadi masalah yang serius.

Tantangan Bagi Pemulihan Ekonomi Sektor-Sektor Tertentu

Penting untuk diakui bahwa tidak semua daerah dan sektor ekonomi akan merasakan dampak yang sama akibat kenaikan harga. 

Daerah yang mengandalkan penghasilan dari komoditas seperti Sumatera dan Kalimantan mungkin akan lebih tahan terhadap kenaikan harga komoditas karena pendapatan yang tinggi. 

Namun, daerah-daerah yang sangat tergantung pada pariwisata, seperti Bali, akan merasa dampaknya lebih besar karena pariwisata belum pulih sepenuhnya.

Hal serupa berlaku untuk daerah-daerah lain yang tidak memiliki sumber daya komoditas atau sektor unggulan lainnya. Kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak diferensiasi ini dan mencari solusi yang sesuai untuk setiap konteks.

Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah langkah-langkah pemerintah saat ini telah memaksimalkan potensi pemulihan ekonomi pasca krisis. 

Meskipun kenaikan harga dapat terjadi, seberapa jauh pemulihan ekonomi telah mencapai titik yang cukup untuk mengatasi tantangan tersebut?

Keputusan pemerintah untuk meningkatkan suku bunga sebagai respons terhadap kenaikan harga juga memiliki implikasi yang perlu diperhatikan. 

Meskipun dapat membantu mengendalikan inflasi, kebijakan suku bunga yang tinggi juga dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tantangan perubahan harga dan kebijakan pemerintah, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek, menengah, dan panjangnya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Langkah-langkah seperti BLT atau bantuan serupa dapat memberikan bantuan sementara dalam menghadapi kenaikan harga dalam jangka pendek. 

Namun, dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan perlu diperhatikan dengan serius.

Selain itu, diferensiasi dampak antar daerah dan sektor juga harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan. 

Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan langkah-langkah yang matang, proaktif, dan berimbang dari pemerintah. 

Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk terus mengamati perkembangan ekonomi dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dalam mengatasi tantangan ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun