SBY dan Kunjungan Barack Obama ke Indonesia

Pada 10 november 2010 mendatang akan ada kunjungan presiden Obama ke Indonesia. Dijadwalkan pula ia melakukan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sedangkan isu pencalonan Suharto untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional masih menimbulkan reaksi pro dan kontra, mengingat peranan Suharto selama 32 tahun masa jabatannya sebagai presiden itu lebih dikenal sebagai jagal sekaligus tokoh koruptor terbesar dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia maupun di tanah bekas jajahannya, Timor Leste.

SBY sebagai kepala negara telah diuji sikap politik di dalam negerinya, misalnya dengan adanya peristiwa bencana alam di sepanjang bulan oktober 2010 ini, yang muncul secara beruntun di tiga tempat wilayah Indonesia, di Wasior, 4 Oktober, di kepulauan Mentawai, 25 Oktober dan gunung Merapi 26 Oktober.

Korban jiwa manusia dan kerugian harta benda di update di setiap detik oleh para pengamat dan pemerintah, dan korbannya masih terus bertambah, sampai hari ini belum semua teridentifikasi jumlah totalnya. Bencana alam ini tentunya harus ditangani secara manusiawi, secara gotong royong dalam semangat solidaritas bangsa, tapi malahan terdengar kabar bahwa gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno malahan berjalan-jalan plesiran ke Jerman.

Bencana Politik warisan rezim Suharto
Sementara itu mari kita menghitung banyaknya jumlah korban kematian dan pemenjaraan di masa rezim SBY, yang disebabkan oleh persoalan pelanggaran HAM di daerah konflik seperti di Aceh, Ambon, Poso dan Papua, contohnya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh satuan anti teror Polri, Densus 88, korbannya dengan tuduhan separatis di Maluku, juga beberapa korban penyiksaan aparat terhadap rakyat di daerah kabupaten Puncak Jaya, Papua, berita tersebut disebarluaskan melalui video Youtube, dan telah menjadi perhatian publik Internasional. Bencana politik warisan rezim Suharto sampai saat ini masih gelap karena digelapkan secara sengaja oleh penguasa sekarang.

Diberitakan pula oleh beberapa surat kabar di Indonesia, bahwa sejak tahun 2003 - 2009 Polri sudah menangkap lebih dari 500 orang yang dituduh dalam kasus terorisme, dan selama masa pemerintahan SBY diperkirakan sekitar 40 orang yang dituduh teroris telah dieksekusi dengan cara “extra judicial killing”.

Maka semakin jelaslah peranan SBY yang didukung oleh barisan kelompok loyalis rezim militer Soeharto dan simpatisannya, melalui Partai Golkar dan Partai Demokrat, menjalankan metode politik kekerasan dan KKN . Bahkan pembangunan politik dan ekonomi dalam negeri mewarisi budaya korupsi, misalnya, dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi, yang menurut Danang dari ICW: punya efek negatif, korupsi semakin marak di daerah dengan cara yang beragam, 73 persen perkara yang sekarang sedang ditangani KPK adalah korupsi di daerah.

Kenyataan banyak kasus korupsi yang terjadi di jajaran institusi negara di eksekutif, legislatif, dan sampai di yudikatif, seperti skandal Century, Markus, dan kasus rekening gendut yang melibatkan beberapa jenderal Polri maupun kasus-kasus korupsi lainya sampai di tingkat daerah itupun tidaklah pernah bisa ditangani secara transparansi dan tuntas. Sedangkan kenaikan harga sembako maupun harga bahan-bahan kebutuhan untuk hidup sehari-hari, seperti tarif listrik, air, gas, dan biaya pendidikan yang semakin melambung.

Pada tanggal 20 Oktober 2010 yang lalu, koran gratis di Belanda bernama Metro yang oplagnya setiap hari kerja sebanyak 1.945.000, telah memuat berita berjudul: "Demonstrerende Indonesiërs eisen aftreden Yudhoyono" (Demonstran menuntut pengunduran diri Yudhoyono). Isi beritanya mengabarkan bahwa polisi di Jakarta telah menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan pistol dalam bentrokan dengan para demonstran dan mahasiswa, yang mengakibatkan seorang mahasiswa telah tertembak dan terluka kakinya.

Dikatakan pula bahwa aksi demonstrasi diatas adalah salah satu bentuk protes ketidak puasan selama setahun masa jabatan SBY sebagai Presiden jilid 2, dimana pada awal SBY menjabat Presiden enam tahun lalu (2004) telah berjanji untuk memberantas korupsi, menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan untuk meningkatkan ekonomi, tapi menurut banyak orang Indonesia, SBY tidak memiliki peranan yang signifikan atas janji-janjinya. Popularitas SBY mengalami penurunan tajam sejak pemilu terakhir, dimana bulan Juli tahun lalu dia didukung oleh 63 persen dari jumlah penduduknya, dan sekarang hanya 38 persen yan masih percaya janji angin surganya SBY.

Politik Luar negeri rezim SBY dan urgensi kunjungan kenegaraan presiden Obama

Kunjungan kenegaraan Presiden Obama, direncanakan juga untuk mengunjungi Masjid Istiqlal, dimana tempat ibadah itu dikenal sebagai mesjid termegah dan terbesar di Indonesia, yang dijadikan simbol bagi penduduk Islam terbesar di dunia. Kehadiran Obama beserta rombongannya selama 2 hari kunjungan kenegaraan ini tentunya memiliki tujuan prioritas dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menurut Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional yang dimuat di indojunkers.com: "Obama ke Indonesia 9-10 November, dalam hubungan RI - AS yang hampir setengah dekade ini menunjukkan arah penguatan yang cukup signifikan, diwarnai antara lain dengan pengakuan AS terhadap demokratisasi yang telah berjalan sangat baik di Indonesia, proses reformasi, penghormatan atas pluralisme ini, dan keberhasilan Indonesia dalam memerangi terorisme".

Tentunya sambutan positif Faiza ini tak mengejutkan kita semua, lantaran pernyataan tersebut adalah standard bahasa diplomatik, yang mungkin enak terdengar di telinga publik umum tapi nyatanya sangat pahit untuk dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia yang nasibnya miskin dan tak berdaya karena tidak memiliki keadilan, dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-harinya.

Dikatakan pula di berita internet tersebut bahwa kemitraan komprehensif RI - AS, perdagangan dan investasi, sebagai salah satu isu penting untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan serta kerjasama bilateral RI-AS di dalam bidang pembangunan politik dan ekonomi, mencakup aspek pembahasan soal demokrasi, pluralisme dan toleransi serta outreach ke negara negara Muslim. Hal ini tentunya juga berkaitan erat pada persoalan penanganan anti terorisme, pelanggaran HAM dan korupsi di Indonesia yang sedang berkembang luas.

Berkaitan dengan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda dan sikap politik luar negeri Indonesia akibat "pembatalan di menit menit terakhir" itu sempat menjadi isu spektakuler, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Isu tersebut yang dibangkitkan oleh media cetak dan internet, telah menimbulkan reaksi pro dan kontra yang semata-mata hanya retorika politik yang sedap didengar oleh para penggemar gosip politik.

Simaklah isi berita di situs koran De Telegraaf, tgl 5 oktober 2010, jam 13:59, berjudul "Hirsch Ballin gaf toelichting aan ambassadeur" (Hirsch Ballin telah memberi informasi ke Duta Besar). Menurut Menteri Kehakiman Belanda, Ernst Hirsch Ballin, mengatakan bahwa sebelumnya ia telah menelepon duta besar Indonesia F. Habibie dua kali berturut-turut, dimana ia menjelaskan bahwa akan ada tuntutan ke pengadilan dari warga negara Belanda melalui pengadilan di Den Haag, tuntutannya soal urusan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, jika tuntutan itu berhasil dikabulkan oleh pengadilan, maka SBY bisa ditangkap sewaktu mendarat di lapangan terbang Schiphol. Itulah konsekwensi SBY di Eropa dalam menghadapi gugatan hukum secara individu dari seorang warga negara Belanda.

Di koran yang sama telah memuat pula tanggapan salah satu pengamat politik Indonesia bernama Sumowigeno dari CINAPS, ia direktur kajian politik Center for Indonesia National Policy Studies, tulisannya berjudul "afzeggen bezoek toont zwakte Indonesië" (pembatalan kunjungan menunjukan kelemahan Indonesia). Ia mengatakan kalau memang benar ada ancaman proses hukum di Belanda selama SBY berkunjung, mestinya Presiden Yudhoyono "fight", sebagai pemimpin negara besar. "Tak ada diplomasi yang berjalan kalau masalah yang ada bukannya dihadapi tapi dihindari," katanya.  Iapun percaya bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda hanya bisa maju bila mau "membereskan isu-isu separatis yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia".

Dalam versi cerita di media cetak dan internet ada pendapat salah satu pengamat politik Indonesia yang menganggap bahwa "tidak tepat" peranan politik luar negerinya SBY itu, hal tersebut telah menggelitik keingintahuan lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya latar belakang dari tujuan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda itu? Lalu, sampai sejauh mana hitungan untung dan rugi dalm kepentingan ekonomi Indonesia dan Belanda bila dikaitkan dengan persoalan korupsi, pelanggaran HAM dan pembangunan politik dan ekonomi hanya untuk stabiltas dan keamanan?

Sehubungan dengan kunjungan kenegaraan tersebut, yang utama dan terpenting adalah untuk menandatangani kemitraan Comprehensive Partnership Agreement (BPA), yang mana sebelumnya sudah ada agenda kerangka kerjasama untuk peluang bisnis dalam hubungan perdagangan dan investasi, dan telah disusun serta disepakati dulu oleh Menteri Luar Negeri Wirajuda bersama wakil dari kabinet Balkenende.

Dalam agenda kerjasama BPA tersebut - menurut laporan catatan dari parlemen Belanda tahun lalu - pembahasannya mengarah pada hal isu-isu pembangunan politik dan ekonomi untuk stabilitas dan keamanan. Berkaitan dengan agenda  sosial dan ekonomi, sosial, budaya dan konsuler, yang mengacu urusan internasional, antara lain dibahas mengenai peranan dukungan Belanda, yang mencakup upaya SBY untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah konflik. Hal ini dinilai penting oleh pihak Belanda untuk mengurangi "ketegangan" sosial karena adanya persoalan pelanggaran HAM seperti di Aceh, Maluku, Poso dan Papua.

Termasuk juga pembahasan laporan catatan dari parlemen Belanda mengenai undang-undang otonomi khusus tahun 2001 dan masalah menangani persoalan HAM di Papua, memang ada tawaran dari pihak Papua ke alamat SBY agar ada mediasi internasional dari dua anggota Kongres Amerika Serikat, dan menurut pendapat pihak Belanda merupakan masalah internal Indonesia. Akan tetapi Belanda akan tetap siap mendukung upaya tersebut, bila dibutuhkan, misalnya membantu melalui proyek-proyek di bidang pembangunan proyek-proyek sosial, ekonomi dan pembangunan kapasitas kehidupan di Papua.

Kalau dilihat dari peluang bisnis dalam hubungan perdagangan antar kedua belah pihak, menurut data laporan keuangan departemen luar negeri Belanda untuk hubungan dagang dengan Indonesia sampai tahun 2006, Indonesia telah lama mendapat surplus dalam perdagangannya dengan Belanda. Total nilai impor Belanda sebesar hampir € 1,7 miliar, sedangkan ekspor Belanda ke Indonesia selama periode yang sama sekitar € 66.700.000. Ini berarti surplus sebesar € 1.217.000.000 telah mendukung perekonomian Indonesia. Impor Belanda dari Indonesia terdiri dari makanan, minyak hewan dan minyak nabati, batubara, mesin dan peralatan transportasi, mesin peralatan kantor dan pengolahan data otomatis, furnitur, pakaian dan sepatu. Belanda terutama mengekspor mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia, logam dan logam bekas.

Jadi mengenai urusan bisnis dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Belanda sepertinya tidak bermasalah, namun bila hal bisnis tersebut dikaitkan dengan persoalan korupsi dan pelanggaran HAM maka oleh pihak Indonesia dianggap merendahkan harga diri bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, isu berita tuntutan ke pengadilan dari salah satu aktivis RMS kepada Pemerintah Belanda, untuk supaya melakukan "penangkapan Yudhoyono" di Belanda, telah menjadi kenyataan gugatan hukum pengadilan dengan mempersoalkan pelanggaran HAM di Indonesia. Namun alasan itu buat Fani Habibie dianggap tidak berarti, karena menurut Fani, kunjungan kenegaraan pada bulan Oktober presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda sangat diragukan seandainya Partainya Wilders yang dikenal "anti Islam" itu masuk ke dalam kabinet baru di Belanda". Sehingga sikap politik luar negeri rezim SBY, ibaratnya dipandang sebagai ungkapan "seperti anjing mencari tongkat pemukulnya.

Masalah penanganan ancaman terorisme dan kasus korupsi dipakai sebagai isu pembangunan politik dan ekonomi untuk stabilitas dan keamanan, dipaparkan dalam laporan International Crisis Group (ICG), berjudul "Jihadi Surprise in Aceh", yang dirilis bulan April 2010 y.l. di Brussel. Laporan itu mengatakan bahwa serangan dan penangkapan kelompok yang menyebut dirinya al-Qaida di Aceh, di sebuah kamp pelatihan di Indonesia bagian barat itu, menjadi hal serius atas sinyal penanganan soal terorisme, yang harus dilakukan pihak pemerintah Indonesia.

Menurut peneliti senior International Crisis Group, Sidney Jones, "Indonesia tentunya bisa menangkap dan membunuh beberapa tokoh utama teroris baru gaya Al-Qaeda tersebut, akan tetapi korupsi tetap sebagai ancaman utama yang mengambil kredit keuntungan gerakan ekstrimis yang tumbuh pesat di Indonesia.

Misalnya, dengan kematian pemimpinnya seperti Dulmatin dan Noordin Muhammed Top (Nurdin Top) tidak berarti ancaman semakin berkurang, para anggotanya masih tetap berkeliaran dimana-mana dengan menyandang pengetahuan baru metode teror jaringan regional Jemaah Islamiyah. Kelompok Jihad tidak hilang setelah gelombang penangkapan, mereka berkembang dan bermutasi, mengambil bentuk-bentuk baru. Pembunuhan seorang Nurdin Top atau Dulmatin tidak menghilangkan ideologi tentang jihad, bahkan dapat memberikan kehidupan baru yang dirasakan dari beberapa pemimpin lainnya dalam gerakan Jihad. Hal ini penting untuk dipahami lebih baik bagaimana, mengapa ideologi Jihad semakin berakar dan menyebar di Indonesia".

Mengenai peran pihak Indonesia yang dikatakan harus tetap kritis dan mampu menganalisa taktik pimpinan faksi Nurdin Top, dan perlu pula merenungkan serangkaian kegagalan terpapar dari "kegiatan terbaru para ekstremis" itu. Dikatakan pula oleh CGI itu bahwa Teroris juga menggunakan sindikat jaringan dengan menjalin jaringan ikatan kerja rahasia dengan pegawai di berbagai departemen pemerintah.

Misalnya, Kelompok Teroris Aceh dengan menggunakan kontak polisi yang korup untuk membeli senjata yang seharusnya dimusnahkan. Belum lagi bagaimana korupsi menjadi minyak pelumas untuk kegiatan $teroris. "Dulmatin, yang ahli bom dan salah satu dalang bom Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, nyatanya tidak kesulitan mendapatkan kartu identitas palsu lokal dan paspor," katanya.

Di berita kompas.com, berjudul "Teror Diatur dari penjara", mengutip pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di Istana Negara, Jakarta: ”Hingga saat ini kami masih mengejar 12 orang lagi yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Namun menurut keterangan ICG, ke 12 anggota kelompok kriminal itu, sebagian besar adalah anggota teroris yang ditangkap dan dipenjarakan, nyatanya dibebaskan untuk menerima kunjungan dari anggota ekstremis lainnya, juga bebas menggunakan telepon seluler selama berada di penjara."

Dalam hal ini Indonesia masih dikenal memiliki sistem kerja intelijen yang buruk dan korupsi, sehingga katanya banyak kasus yang menggunakan pendekatan lunak dari pihak Indonesia terhadap terorisme karena tidak menggunakan metode keras seperti yang dilakukan oleh gaya 'Internal Security Act' Singapura.

MiRa - Amsterdam, 5 Nopember 2010