Mohon tunggu...
Mirna Adriyanti
Mirna Adriyanti Mohon Tunggu... Lainnya - UNIVERSITAS JEMBER

ingin tau segala hal

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Inklusi Keuangan: Solusi Stabilitas atau Ancamann Baru bagi Sistem Keuangan Indonesia

4 November 2024   13:20 Diperbarui: 4 November 2024   13:25 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Inklusi keuangan juga sangat berkaitan dengan inklusi digital, terutama di Indonesia, di mana aplikasi fintech dan layanan keuangan digital telah memperluas akses keuangan secara masif. Namun, munculnya layanan digital juga memunculkan risiko baru, terutama dari segi keamanan data dan potensi serangan siber. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus kebocoran data dan penipuan finansial semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pengguna layanan keuangan digital.

Menurut Cybersecurity Theory dalam konteks keuangan, peningkatan akses ke layanan keuangan berbasis digital bisa menciptakan kerentanan terhadap serangan siber, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Dalam beberapa kasus, gangguan terhadap sistem pembayaran atau perbankan digital dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, yang berpotensi mengurangi stabilitas pasar keuangan nasional. Oleh karena itu, penting bagi bank dan institusi fintech untuk memperkuat sistem keamanan mereka guna menghindari risiko yang dapat merusak stabilitas.

5. Rekomendasi Kebijakan: Keseimbangan antara Inklusi dan Stabilitas

Untuk memastikan bahwa inklusi keuangan tidak mengorbankan stabilitas keuangan, dibutuhkan kebijakan yang lebih terarah. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah memperkuat literasi keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah, melalui OJK dan Bank Indonesia, juga dapat memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan keuangan agar tidak terlalu agresif dalam menawarkan kredit kepada masyarakat yang belum cukup memahami risikonya.

Selain itu, untuk mengatasi risiko siber, perlu ada standar keamanan data yang lebih ketat bagi layanan fintech dan perbankan digital. Pemerintah dapat memperkenalkan regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan teknologi keamanan canggih dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi.

6. Kesimpulan: Inklusi Keuangan, Jalan Panjang Menuju Stabilitas yang Berkelanjutan

Inklusi keuangan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya memperkuat ekonomi Indonesia dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, tanpa pengelolaan yang hati-hati, inklusi keuangan juga dapat membawa risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang hati-hati antara meningkatkan inklusi dan menjaga stabilitas, dengan memperhatikan edukasi finansial dan regulasi yang melindungi masyarakat.

Melalui langkah-langkah ini, inklusi keuangan diharapkan mampu menjadi solusi bagi stabilitas ekonomi nasional tanpa menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan sistem keuangan. Pemerintah, regulator, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa inklusi keuangan membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun