INDONESIA SAAT INI
Dukungan besar rakyat Indonesia terhadap Jokowi untuk memimpin negara ini seakan berada dalam titik jenuh ketika kekacauan negeri yang tak kunjung usai. Bukan meninggalkan kepercayaan terhadap pemimpin, sejarah mengatakan bahwa seorang pemimpin yang tak punya power di dalam pemerintahannya akan terombang-ambing dalam konflik kepentingan. Tak perlu dirinci satu per satu siapakah yang ada di “ring satu” dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Pada hakekatnya pemimpin adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan golongannya. Namun fakta saat ini adalah Jokowi seperti terbelenggu oleh para elit yang selama ini ada di belakangnya, baik elit parpol, birokrasi, bahkan elit korporasi yang menghantarkan Jokowi menjadi orang nomor 1 di negeri ini.
Sikap Jokowi yang tidak tegas terhadap permasalahan-permasalah yang menimpa negeri ini semakin menjadi pekerjaan yang kompleks dan rumit untuk diselesaikan. Janji-janji yang dahulu disampaikan Jokowi saat kampanye yang terangkum dalam NAWACITA pun mulai dipertanyakan, kapan akan terealisasi? Jika mengingat janji-janji Jokowi dari mulai permasalahan politik-pemerintahan, pangan, kemandirian ekonomi, migas, kesehatan, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur maka memang diharapkan akan cepat menyelesaikan permasalahan di negara ini. Namun kenyataannya semuanya berbanding terbalik dengan kondisi saat ini dimana rakyat mulai gigit jari karena mereka seperti korban dari kepentingan-kepentingan untuk mencapai kekuasaan. Dari sedemikian banyaknya permasalahan yang ada di negeri ini, ada beberapa permasalahan yang wajib segera untuk diselesaikan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan perekonomian nasional
2. Politisasi hukum
3. Privatisasi aset negara
4. Liberalisasi migas
Pertama, terkait dengan permasalahn perekonomian nasional, pemerintah harus segera menstabilkan kurs rupiah dengan mengurangi volume impor di sektor-sektor yang bisa diatasi oleh negara, seperti impor pangan, serta merevisi UU yang pro asing. Selain itu pemerintah juga wajib menindak tegas oknum-oknum Kartel yang sengaja memainkan harga pangan di Indonesia.
Kedua, pemerintah harus segera menghentikan politisasi hukum dan jika melihat pasal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun kenyataannya kisruh antara KPK vs POLRI, penyelesaian persengketaan intern PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Golkar yang sarat bermuatan politis telah secara langsung melanggar asas-asas dalam penegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan bagi siapapun dan lembaga manapun. Di Indonesia haram hukumnya jika ada lembaga yang super power, hingga menabrak konstitusi yang berlaku.
Ketiga, kebijkan pemerintah tidak harus melakukan privatisasi aset negara (seperti migas) . Kebijakan pemerintah saat ini jelas-jelas sebuah penghianatan terhadap UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dari itu pemerintah harusnya merevisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Migas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang pro terhadap investor asing dan tentunya jelas-jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945.
Keempat, Kebijakan pemerintah untuk melepas harga minyak ke pasar bebas/harga internasional (liberalisasi) telah melanggar UUD 1945 untuk mensejahterakan rakyat. Liberalisasi migas adalah perwujudan dari kesepakatan Indonesia dengan World Bank yang ada dalam Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) Liberalisasi migas itu menjadi syarat (perintah) pemberian utang oleh Bank Dunia. Dokumen Indonesia Country Assistance Strategy. Maka dengan alasan subsidi salah sasaran, maka pemerintah mencabut subsidi dan melakukan liberalisasi harga minyak.
Akibatnya kebijakan liberalisasi minyak ini telah membuat ketidakpastian dan melambungnya harga-harga bahan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan primer masyarakat sehingga semakin menyengsarakan masyarakat.
