Padahal catatan sejarah tentang kesadaran moral untuk memberi kepada yang mampu melakukan perubahan telah diajarkan dan diteladani para pemimpin kita tempo dulu, bagaimana memperlakukan kekuasaan sebagai alat untuk mengeskalasi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sekaligus instrumen untuk mencerdaskan rakyat.
Perilaku Bung Hatta yang tidak pernah mengambil keuntungan atas jabatan yang diembannya harusnya jadi teladan bagi para pemegang kekuasaan, dari tingkat pusat hingga daerah. Kesadaran moral yang tinggi dari Bung hatta dalam memandang dan memperlakukan kekuasaan dan jabatan harusnya dijadikan teladan dalam membangun negeri ini mulai Pulau Miangas hingga Rote.
Pada sisi lain untuk mengerakkan rakyat guna mendayagunakan pembangunan, harus terjalain kesepakatan akan cita-cita bersama, yakni tidak ada perbedaan pandangan antara cita-cita pemimpin dan cita-cita rakyat. Pembangunan akan berhasil jika rakyat merasa didampingi oleh para pemegang kekuasaan yang berwatak melindungi, mengayomi dan memeiliki keteladanan yang tinggi dan bermoral.
Jika apa yang telah dikerjakan rakyat dengan segenap kemampuan jiwa dan raga hanya menguntungkan para pemegang kekuasaan, maka tekad dan cita-cita bersama itu akan lenyap. Dan kalau kita masih memelihara para pejabat publik yang masih banyak mengambil daripada memberi maka yang muncrat dan lahir adalah sikap masa bodoh, apatis, karena rakyat telah kehilangan kepercayaan dan legitimasinya kepada para pemangku kekuasaan.
Kalau sudah demikian, maka pejabat publik (Pemimpin) memang hanya berpredikat sebagai pemimpin atribut tanpa kuasa hakiki. Dan rakyat pada hari penghakiman di TPS-TPS akan menjawabnya dengan kekuasaan mereka, yang hanya akan membuat pejabat publik hanya tinggal nama tanpa kesan dan tanpa warisan yang dapat dibanggakan sepanjang hidup oleh rakyatnya. Tak heran banyak calon incumbent yang Sejarah telah mencatat, bahwa jika rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada para pemangku kekuasaan, maka upaya dan usaha untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu teramat sulit dan bahkan teramat mahal. Dan kondisi ini amat sulit bagi suatu negara dan daerah untuk membangun.
Kondisi Ini menyiratkan, bahwa tanpa adanya kesamaan cita-cita antara rakyat dan para pemangku kekuasaan maka tidak akan lahir hubungan dialogis dan saling percaya antara rakyat selaku pemberi mandat kekuasaan dan pemimpin sebagai penerima mandat dari publik. Pada saat tertentu para pemegang kekuasaan perlu menjadi penunjuk jalan, pembimbing dan pelindung. Dan pada suatu saat pula, pemimpin perlu minta petunjuk kepada rakyat. Itulah hubungan simbiosis mutualisme antara Pemimpin yang menerima amanah dari rakyat dan rakyat yang memberikan mandat kepada pemimpin untuk memimpin dengan rasa tulus iklas dan penuh suka cita serta kegembiraan yang amat hakiki.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
