Pak SBY yth.
Melalui forum kompasiana ini saya sebagai warga bangsa yang tinggal dan berkehidupan di daerah Toboali, Bangka Selatan menuliskan surat ini kepada Bapak selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala negara untuk menengok kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan sebagai daerah pemekaran yang kurang mendapat aistensi dari kementarian Dalam negeri dan Kementrian PDT.
Fenomena ini dapat terlihat dari sisi kemajuan pembangunan dan mentalitas para pejabat daerah ini sebagai pengabdi untuk kepentingan rakyat. Dan yang amat mengagetkan hari ini sebagaimana diberitakan koran lokal di Bangka Belitung Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Selatan harus di jeblos ke Lapas karena terlibat korupsi.
Sebelumnya Kepala daerah Bangka Selatan H. Jamro H. Jalil juga diperiksa Kajati bangka Belitung terkait dana hibah 8 Milyard yang digelontorkan untuk KONI Bangka Selatan.
Dan yang amat mengagetkan Kepala Dinas PU Bangka Selatan dijabat birokrat yang bergelar SH tanpa pernah mengabdi sehari pun dibidang ke-PU-an. Sementara anggaran bidang ke-PU-an di Bangka Selatan mencapai angka ratusan milyard.
Demikian pula dengan kepala Dinas Keuangan yang di Bangka Selatan di kenal sebagai Dinas DPPKAD hingga hari ini masih diPLT-kan. Padahal UU, Peraturan menteri hingga Peraturan kepala BKN telah menegaskan kewenangan seorang Pelaksana Tugas (Plt). Semenatara dana APBD Bangka Selatan 80 % masih mengandalkan dana DAK dan DAU dari Pemerintah Pusat padahal negeri ini sudah 11 tahun berdiri.
Sementara itu akibat ketidaktepatan menempatkan Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Bangka Selatan yang diawal tahun 2011 merupakan salah satu daerah dengan perekaman terbaik se-Indonesia kini merupakan salah satu daerah dengan perekaman E-KTP terendah untuk provinsi Bangka Belitung.
Ketiadaan jiwa pengabdian dari para birokrat terlihat dari lambannya dalam merespon tawaran yang disampaikan Wakil menteri pendidikan ibu Windu Nuryanti soal penanganan SDN 15 Toboali yang sering dilanda banjir. Tawaran Ibu Windu Nuryanti yang sudah hampir empat bulan hingga kini belum dihampiri.
Melalui surat terbuka di kompasiana ini saya sebagai rakyat berharap adanya uluran tangan dari Bapak selaku pemimpin negeri ini untuk membantu daerah kami Bangka Selatan sehingga terhindar dari Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2007 mengingat perjuanagn pembentukan daerah Bangka Selatan penuh dengan airmata dan harga diri serta martabat kami sebagai penghuninya.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dan atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.
Toboali, April 2014