Rakyat, Kemiskinan dan Neolib Musuh Utama SBY Naikkan Harga BBM

Transisi masa kepemimpinan  pemerintahan SBY kepada penerusnya Jokowi diboncengi berbagai isu yang menarik untuk diperbincangkan. Isu yang menarik yang banyak dikelakarkan semua kalangan terutama para pengamat, politisi dan analis adalah soal kenaikan harga BBM.

Tak pelak kononkabarnya itu menjadi topik hangat dielemen masyarakat, apakah soal kenaikan harga BBM akan menjadi pembicaraan saat SBY bertemu dengan Jokowi di Bali malam ini.

Namun dalam acara dialog di MetroTV tadi malam, Menko Polhukan Djoko Suyanto menampik kabar soal kenaikan harga BBM akan menjadi topik dalam pertemuan antara dua tokoh ini.

Bagi SBY kenaikan harga BBM bukanlah barang baru selama kepemimpinannya 10 tahun ini. Setidaknya sudah 4 kali SBY menyesuaikan harga BBM. Dan yang terakhir tahun 2012, dimana penolakan terhadap kebijakan itu bukan hanya dikritik oleh rakyat namun penolakan dilakukan oleh Fraksi PDI-P dalam rapat paripurna.

Saat itu kita menyaksikan bagaimana Puan Maharani, Maruarar, dan Suding dari Hanura harus naik ke podium kursi pimpinan DPR RI. Dan kita tahu dan saksiskan Fraksi PDI-P walkout dalam sidang itu.

Menaikkan harga BBM diakhir masa pemerintahannya, SBY tentu harus berhitung dengan cermat dan cerdas. Apalagi dalam RAPBN yang diajukan agustus lalu, kenaikan harga BBM tidak ada dalam postur APBN 2015.

Menaikkan harga BBM dipenghujung masa pemerintahannya, setidaknya ada tiga (3) musuh utama yang harus dihadapi SBY.

1. Rakyat.

Rakyat tentu akan menolak keras atas kebijakan SBY menaikkan harga BBM dipenghujung  masa pemerintahannya yang tinggal seumur jagung. Penolakan pasti akan terjadi, Demo pasti akan terjadi. Apakah SBY harus mengakhiri masa kepemimpinannya dengan perlawanan dari rakyatnya?

2. Kemiskinan

Menaikkan harga BBM tentu akan membuat jumlah masyarakat miskin bertambah. Padahal pemerintahan SBY selalu menyajikan data tentang berkurangnya jumlah masyarakat miskin makin berkurang dalam setiap pidatonya.

3. Isu Neolib

Ketika SBY berniat menaikkan harga BBM tahun 2012, isu neolib ditudingkan kepada SBY. Padahal sebagai pemimpin negara dan bangsa, seorang pemimpin bukan hanya harus melindungi negara dan bangsa beserta rakyatnya namun harus menjalankan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja khususnya dalam pembukaan UUD dan pasal 33.

Dan faktor lainnya yang tak kalah pentingnya adalah soal pemberitaan media yang akan selalu berpihak kepada rakyat yang terkena dampak secara komprehensif atas kenaikan harga BBM itu.

Sebagai pemimpin SBY tentunya berpikir ulang kalau dimasa akhir kepemimpinannya harus meninggalkan kesan yang tak baik dimata rakyat yang telah memilihnya sebagai pemimpin secara langsung.

Pada sisi lain, Jokowi-JK sebagaipemimpin bangsa harus mampu menerapkan strategi dalam soal ruang fiskal dan anggaran dalam RAPBN. Menaikkan harga BBM bukan harga mati. Masih banyak faktor dan sisi lainnya dalam soal pendanaan,

Dan ini tentunya menjadi tugas dan PR bagi mareka yang berada dalam rumah Transisi serta calon menteri dalam Kabinet Jokowi-JK untuk menyiapkan strategi jitu, mumpuni dan cerdas dalam soal pendanaan pembangunan.

Pertanyaannya sudah siapkah Jokowi-JK dengan orang-orangnya yang mampu mengurus dan membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang tanpa harus  mempersoalkan kenaikan harga BBM pada era SBY ini? Ini sebenarnya hakikat dan fungsi orang-orang disekitar Jokowi. Menawarkan solusi jitu dan bukan " memaksa " SBY untuk menaikkan harga BBM untuk mensukseskan visi misi dan janji-janji Jokowi-JK saat kampanye lalu. Jangan-jangan mareka yang kini digadang-gadang dan mengadang diri sebagai Menteri era pemerintahan Jokowi-JK justru hanya mencari jabatan tanpa mampu bekerja dan menyulitkan Jokowi. (Rusmin)