3. Isu Neolib
Ketika SBY berniat menaikkan harga BBM tahun 2012, isu neolib ditudingkan kepada SBY. Padahal sebagai pemimpin negara dan bangsa, seorang pemimpin bukan hanya harus melindungi negara dan bangsa beserta rakyatnya namun harus menjalankan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja khususnya dalam pembukaan UUD dan pasal 33.
Dan faktor lainnya yang tak kalah pentingnya adalah soal pemberitaan media yang akan selalu berpihak kepada rakyat yang terkena dampak secara komprehensif atas kenaikan harga BBM itu.
Sebagai pemimpin SBY tentunya berpikir ulang kalau dimasa akhir kepemimpinannya harus meninggalkan kesan yang tak baik dimata rakyat yang telah memilihnya sebagai pemimpin secara langsung.
Pada sisi lain, Jokowi-JK sebagaipemimpin bangsa harus mampu menerapkan strategi dalam soal ruang fiskal dan anggaran dalam RAPBN. Menaikkan harga BBM bukan harga mati. Masih banyak faktor dan sisi lainnya dalam soal pendanaan,
Dan ini tentunya menjadi tugas dan PR bagi mareka yang berada dalam rumah Transisi serta calon menteri dalam Kabinet Jokowi-JK untuk menyiapkan strategi jitu, mumpuni dan cerdas dalam soal pendanaan pembangunan.
Pertanyaannya sudah siapkah Jokowi-JK dengan orang-orangnya yang mampu mengurus dan membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang tanpa harus mempersoalkan kenaikan harga BBM pada era SBY ini? Ini sebenarnya hakikat dan fungsi orang-orang disekitar Jokowi. Menawarkan solusi jitu dan bukan " memaksa " SBY untuk menaikkan harga BBM untuk mensukseskan visi misi dan janji-janji Jokowi-JK saat kampanye lalu. Jangan-jangan mareka yang kini digadang-gadang dan mengadang diri sebagai Menteri era pemerintahan Jokowi-JK justru hanya mencari jabatan tanpa mampu bekerja dan menyulitkan Jokowi. (Rusmin)
