Aksi KPK dalam membasmi perilaku primitif bernama koruptor sungguh patut diancungi jempol. Dengan segala kewenangannya KPK terus melibas para penggiat perilaku primitif ini tanpa pandang bulu. Mulai dari Jenderal, Menteri hingga para kepala daerah dan pengusaha papan atas negeri ini diprodeokannya tanpa ampun.
Tak pelak aksi KPK sungguh-sungguh menjadi momok bagi para pelaku primitif bangsa ini. Setidaknya efek jera telah mulai ditanamkan KPK terhadap para penerus virus yang menjadi ancaman terbesar bagi negara ini dan rakyat negari yang amat kaya dengan sumber daya alamnya ini.
Terlepas apapun prestasi gemilang punggawa KPK dalam membasmi koruptor, saya sebagai warga bangsa yang tinggal di daerah Toboali, Bangka Selatan terkadang bingung dengan sederetan aksi heroik KPK ini.
Bagaimana tidak disaat korupsi mulai merambah daerah-daerah KPK fokus pada daerah yang ada di Jawa. Padahal kegiatan pengadaan Alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD Toboali, Bangka Selatan senilai 14 Milyard telah menjadi buah bibir masyarakat Bangka Selatan dan Bangka Belitung. Bahkan kasus ini pun telah pernah dilaporkan ke KPK oleh sejumlah LSM di Toboali, Bangka Selatan.
Demo sejumlah LSM di Toboali, Bangka Selatan yang menuntut penuntasan kasus Alkes di Kajari Toboali.
Bahkan Wakil Ketua KPK saat itu Busyro Mukoddas pun menyatakan bahwa KPK terus memantau kasus ini hingga tuntas sebagaimana UU Tentang KPK yang bisa mengambilalih kasus-kasus yang mangkrak di institusi hukum lainnya.
Belum aktifnya KPK menelisik kasus yang menjadi buah bibir masyarakat ini, setidaknya menurut penulis dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah harus kita pahami KPK selalu menjadikan penangkapan para koruptor sebagai bagian dari pencitraannya dalam upaya untuk mendulang dukungan dari rakyat mengingat KPK adalah lembaga adhoc.
Pada sisi lain, harus kita pahami untuk menarasikan pencitraaan kepada publik tentang keberhasilan KPK maka perlu dukungan dan support dari media massa dan media televisi. Dan kita pahami bersama bahwa media televisi besar dan berpengaruh ada dan eksis di daerah pusat pemerintahan nasional, yakni Jakarta.
Sementara itu kita tahu Toboali, Bangka Selatan adalah daerah yang jauh dari pusat hingar bingarnya politik dan hukum negara ini. Bahkan keberadaan Kabupaten Bangka Selatan secara yuridid formal banyak yang tidak tahu tentang daerah Bangka Selatan. Termasuk para Menteri mengingat selama 12 tahun daerah ini menjadi daerah otonomi baru dua menteri yang datang ke daerah yang kaya akan bahan mineral timah dan pertanian. Dan yang datang pun Menteri Pertanian dan Menteri PDT era Kabinet SBY.
Dalam kontek publikasi dan pencitraan tentunya daerah ini tidak memiliki selling point yang kuat bagi KPK dalam mendulang pencitraan untuk mendapat dukungan publik.