Obligasi Daerah: Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Dalam penerbitan obligasi daerah, hambatan regulasi dapat diatasi jika terdapat dukungan yang kuat dari DPRD. Namun, beberapa daerah mengalami hambatan karena proses persetujuan DPRD. Hal ini disebabkan oleh persepsi risiko penerbitan obligasi, karena Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab langsung terhadap upaya penerbitan, dan risiko gagal bayar dapat membahayakan keuangan daerah. 

Dalam dinamika politik, kepala daerah juga memainkan peran penting. Masa pelunasan obligasi daerah tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah, sehingga komitmen besar diperlukan untuk memastikan proses obligasi daerah diselesaikan sebelum akhir masa jabatan. Selain itu, minat (interest) atau pemahaman kepala daerah tentang pembiayaan inovatif dapat menjadi faktor penentu. Terlebih jika berbicara mengenai dinamika menjelang kegiatan politik besar seperti Pemilu dan/atau Pilkada, konstelasi politik daerah menjadi fluktuatif.

1. Persepsi tentang Risiko Penerbitan Obligasi Daerah

Penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilepaskan dari risiko yang signifikan. Jika risiko-risiko ini tidak diantisipasi dengan baik, penerbitan obligasi daerah dapat membawa konsekuensi serius bagi keuangan Pemda di masa mendatang. Salah satu risiko paling penting adalah ketidakmampuan Pemda membayar kewajiban bunga dan kewajiban pokok pinjaman pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Karena itu, risiko ini sering dipandang secara berlebihan, sehingga menghambat penerbitan obligasi daerah.

1. Kurangnya Urgensi Pembiayaan Pembangunan

Hambatan lain dalam penerbitan obligasi daerah adalah kurangnya sense of urgency untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek investasi publik daerah. Pejabat Pemda, baik eksekutif maupun legislatif, masih kurang menyadari pentingnya menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk segera membiayai pembangunan sosial ekonomi di wilayahnya dan mewujudkan target-target TPB pada tahun 2030.

1. Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Selain itu, tantangan lain adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah. Literasi dan inklusi keuangan ini penting untuk mendukung penyerapan obligasi daerah di pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, data menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih sangat timpang antara satu provinsi dengan provinsi lain.

Dapat disimpulkan bahwa obligasi daerah dapat membawa dampak positif pada pembangunan suatu daerah, seperti memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan pelayanan. Akan tetapi, banyak sekali tantangan untuk menerbitkan obligasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan  agar siap menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerbitan obligasi daerah harus dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. Pemerintah daerah juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti persyaratan audit keuangan daerah, sinkronisasi peraturan, dan penjaminan.