Namun, dalam implementasi penataan ruang, sering terjadi berbagai konflik kepentingan antara pemerintah, pengusaha, profesional, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Konflik antara sektor formal dan informal, serta antara sektor modern dan tradisional di perkotaan seringkali terjadi. Konflik juga muncul dalam perlombaan antara fasilitas publik seperti taman kota dengan bangunan komersial, serta menghilangnya bangunan bersejarah yang diganti dengan bangunan modern karena alasan ekonomi.
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang, beberapa usulan yang diajukan antara lain adalah orientasi jangka panjang yang ideal dengan penyelesaian masalah jangka pendek, penegakan mekanisme development control lengkap dengan sanksi bagi berbagai jenis pelanggaran dan insentif untuk ketaatan pada peraturan, penataanruangsecaratotal,menyeluruh danterpadu, peningkatan kepekaan sosio-kultural para penentu kebijakan dan profesional melalui forum pertemuan dan diskusi, perhatian lebih terhadap kekayaan lingkungan alam, serta memperhatikan keunikan setempat dan kearifan lokal dalam merencanakan dan membangun kota.
Semua ini harus didasarkan pada implementasi indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam penyusunan rencana tata ruang kota/wilayah, indikator ini harus menjadi dasar pertimbangan untuk menciptakan kota yang memiliki jati diri dan mencegah homogenisasi kota dan tata ruang yang terjadi akibat fenomena globalisasi.
