Mohon tunggu...
Politik

Menggugat Klaim Jokowi Soal MRT

26 Maret 2019   16:40 Diperbarui: 26 Maret 2019   16:51 437
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Warga Jakarta menyambut moda transportasi massal modern terbaru. Transportasi yang sudah lama diidamkan warga Jakarta, sebab dengan hadirnya mada transportasi tersebut Jakarta seakan naik kelas menjadi kota metropolitan yang lebih modern dan berkelas, tidak kalah dari kota-kota lain di negara maju. Benar, transportasi tersebut adalah MRT (Mass Rapid Transit).

Mimpi lama warga Jakarta telah menjadi kenyataan. Rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985. Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie yang pada 1985 masih menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengkaji kemungkinan pembangunan MRT di Jakarta pada tahun itu. 

Ada empat studi yang kemudian dikaji pada rentang 1985-1995, yaitu 'Jakarta Urban Transport Program' (1986-1987), 'Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service' (1988-1989), 'Transport Network Planning and Regulation' (1982-1992), dan 'Jakarta Mass Transit System Study' (1989-1992). Namun, saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Juga sempat terhampad oleh krisis moneter yang mendera RI pada tahun 1998.

Angin segar kejelasan proyek MRT berhembus pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Berangkat dari kejelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab dalam upaya merealisasikan moda transportasi tersebut. 

Pada 26 April 2012, titik terang pembangunan MRT muncul. Gubernur DKI Jakarta saat itu Fauzi Bowo meresmikan pencanangan persiapan pembangunan MRT di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase I sepanjang 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut 1 Depo.

sumber gambar : jakrev.com
sumber gambar : jakrev.com
Minggu 24 Maret 2019 menjadi tonggak bersejarah bagi warga Jakarta, MRT akhirnya diresmikan dan dapat digunakan untuk membantu memudahkan mobilitas warga Jakarta dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya acara peresmian itu sangat kental sekali aroma politis yang semerbak, upacara peresmian tersebut seolah jadi ajang kampanye oleh pemerintah Joko Widodo yang saat ini sedang berada dalam kontestasi Pilpres 2109. 

Presiden Joko Widodo seolah tidak ingin kehilangan panggung dengan mengklaim bahwa keberhasilan terealisasinya proyek MRT adalah hasil dari keputusan politiknya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama. Jokowi menceritakan kisah mengenai keputusannya membangun MRT. Dia menuturkan, proyek MRT masuk sebagai salah satu prioritas dalam anggaran Jakarta tahun 2013. Keputusannya untuk menggarap MRT ialah keputusan politik. Menurutnya, jika tidak segera dieksekusi maka Jabodetabek akan merugi triliunan rupiah per tahun. Sebut Jokowi, Jabotabek akan kehilangan Rp 65 triliun setahun karena kemacetan.

Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan Joko Widodo tersebut, pernyataannya seolah menegasikan peran serta dan jasa-jasa pemimpin terdahulu yang pernah menangani Jakarta. Juga termasuk Presiden RI yang berperan dalam menjadikan MRT sebagai proyek nasional. Master plan pembangunan MRT pun sebenarnya sudah ada jauh sebelum Joko Widodo hadir di Ibukota saat menjadi Gubernur. Joko Widodo tidak lain hanya meneruskan rencana besar yang sudah secara matang dikalkulasikan oleh pemimpin sebelumnya, yakni Fauzi Bowo.

Memang Joko Widodo sedang berada dalam kontestasi Pilpres 2019 dan sedang berusaha terus untuk memacu elektabilitasnya agar dapat menjadi pemimpin RI satu periode lagi. Tapi bukan begitu caranya menjadi pemimpin yang baik, mengklaim segala jenis keberhasilan adalah hasil jerih payahnya seorang. Dalam pembangunan MRT misalnya, banyak jasa pemimpin terdahulu yang secara nyata juga ikut andil dalam membangun moda transportasi modern nan berkelas untuk merias Ibukota tersebut.

Tentu kita tidak ingin melihat pemimpin yang bersikap layaknya 'kacang lupa kulit', tidak memiliki sikap apresiatif terhadap para pempimpin pendahulunya. Jelas hal tersebut bukanlah sikap pemimpin yang baik. Sepertinya Joko Widodo harus belajar pada mantan Menteri Pendidikan di eranya yaitu Anies Baswedan yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan tidak melupakan jasa para pemimpin Jakarta terdahulu dan semua pihak yang telah berjasa pada perencanaan pembangunan stadion bertaraf inetrnasional yag dulu dikenal dengan Stadion BMW. Momen pencanangan tak akan terwujud tanpa kerja dari para pendahulu. "Banyak terlibat, para gubernur, para aparat pemerintah, masyarakat yang memulai prosesi ini sejak bertahun-tahun yang lalu,". Berkat pemerintahan terdahulu, kata Anies, Taman BMW bisa dibebaskan dan menjadi lokasi stadion. Usaha membebaskan lahan ini, kata Anies, memakan waktu bertahun-tahun dan melewati jalan berliku.

Pada poin itu jelas sikap Anies Baswedan lebih baik ketimbang presiden Joko Widodo yang terlihat tidak apresiatif pada para pemimpin terdahulunya. Bagaimana pun juga, sedikit atau banyak ada jasa-jasa pemimpin terdahulu sehingga MRT bisa seperti sekarang ini. Tapi sayang, syahwat mencuri suara demi mengamankan elektabilitas menutup pikiran Joko Widodo sehingga dirinya lupa berterimakasih pada para pendahulunya. Jas Merah "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah" begitu kala Bapak Proklamator Ir Soekarno. Jaelas kata tersebut adalah untuk menunjukkan sikap bahwa jangan sampai kita melupakan peran dan jasa para pendahulu kita. Semoga Presiden Joko Widodo lekas kembali sadar akan peran para pemimpin terdahulunya. Jangan lupa sejarah pak Joko Widodo!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun