"Ketika Cina miskin, kita takut terhadapnya. Saat mereka kaya, kita justru semakin takut"
(Mahathir Mohamad, PM Malaysia)
Pernahkah kita bandingkan Jokowi dan Mahathir Mohamad? Apa beda keduanya? Jokowi memimpin Indonesia, Mahathir memimpin Malaysia: dua negara muslim terbesar di Asia Tenggara.
Dalam soal usia, jelas ada perbedaan usia nan jauh antara keduanya. Jokowi 57 tahun, sedangkan Mahathir 93 tahun.
Lalu, apa perbedaan keduanya dalam hal kebijakan (policy)? Perbedaan mencolok keduanya: Mahathir galak pada China, sedangkan Jokowi lembut pada China. Begitu pun dalam soal utang: Mahathir takut berutang pada Cina, sedangkan Jokowi malah getol menumpuk utang dari negeri Tirai Bambu itu.
Dari saking galaknya, hanya sekitar 100 hari jadi PM Malaysia, pada Agustus 2018, Mahathir langsung membatalkan dua mega-proyek strategis yang sedianya akan dibiayai dari utang China sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 290 triliun. Dua proyek yang dimaksud adalah proyek East Coast Rail Link (ECRL) dan proyek pipa gas alam di Sabah.
Padahal berdasarkan laman Reuters, 21 Agustus 2018, jika proyek ECRL, yaitu Kereta Api Pantai Timur ini terealisasi, Malaysia akan memiliki rel kereta api spanjang 688 kilometer. Jalur ini akan menghubungkan kawasan Laut Cina Selatan di pantai timur Semenanjung Malaysia. Kawasan ini memiliki rute pelayaran strategis di wilayah barat.
Proyek ini merupakan bagian utama dari dorongan infrastruktur China agar kawasan Asia bisa terhubung dalam rencana China's Belt and Road Initiative (BRI). Bila jadi, China akan lebih mudah mengirim barang ke negara-negara Asia Tenggara. (Detik, 21 Agustus 2018).
Lalu bagaimana dengan Jokowi? Jika Mahathir begitu semangat menyetop proyek Cina, beda cerita dengan Jokowi. Jokowi sedari awal memang langsung jor-joran berutang pada Cina. Dalihnya, sebagai modal untuk bangun infrastruktur.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Cina ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.
Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya, Kerjasama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta--Bandung.
Dalam catatan kami, selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.
