Rakyat Tolak Pertemuan Elitis Jokowi-Prabowo

Pasca pengumuman pemenang Pemilu 2019 oleh KPU dan banyaknya gelombang aksi massa protes terhadap hasil tersebut, banyak elite membuka suara agar kedua Capres yang bertanding dalam kontestasi Pemilu untuk segera melakukan pertemuan, melakukan rekonsiliasi. 

Tercatat banyak sekali elite dan tokoh bangsa menyarankan agar Capres petahana Joko Widodo dan Capres penantang Prabowo Subianto melakukan sebuah pertemuan secara terbuka memperbincangkan nasib bangsa ini ke depan, agar bangsa Indonesia yang sempat terbelah akibat pilihan politik tidak mengalami polarisasi secara ekstrim yang dapat mengakibatkan perbecahan dan konflik.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini juga menyampaikan pesan serupa, agar Jokowi dan Prabowo untuk segera mempersiapkan pertemuan. SBY berharap dua pemimpin tersebut membuka diri untuk cita-cita yang baik untuk kemajuan bangsa. 

"Melalui mimbar ini, adalah akan sangat baik dan mulia jika pada saatnya nanti Bapak Prabowo bisa bertemu dengan Bapak Jokowi secara langsung, pertemuan dua tokoh nasional yang keduanya memiliki pendukung dan konstituen yang besar yang keduanya saya yakini memiliki cita-cita yang baik untuk negeri ini," kata SBY melalui rekaman video yang ditunjukkan dalam acara buka bersama elite PD di kediamannya, Mega Kuningan, Jaksel, Senin 27 Mei.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun angkat bicara perihal pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Menurut Luhut kubu Jokowi telah mencoba untuk berkomunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi. Dia menjelaskan bahwa Jokowi terbuka kepada semua pihak untuk bertemu dan membangun Indonesia. 

"Ya, bolanya ada di sana (Prabowo)," ujar Luhut. Jika waktunya sudah tepat keduanya pasti bertemu untuk membahas kemajuan bangsa dan negara ini. Menurut Luhut, baik Jokowi dan Prabowo tetap dalam kondisi hubungan yang baik, Jokowi juga sempat berpesan saat Prabowo bertemu Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.

Menanggapi banyaknya desakan untuk merancang sebuah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon mengakui bahwa pihaknya tidak satu suara terkait usul pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo pasca-Pilpres 2019. 

Menurut Fadli ada pro-kontra di antara petinggi BPN terkait pertemuan tersebut. Ada yang menganggap sebaiknya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN. 

"Saya kira kalau itu pendapat masing-masing orang, yang penting kan nanti dari pak prabowo. Ada yang pro ada yang kontra. Saya kira biasa-biasa saja. Maksudnya itu ada yang menganggap nanti saja setelah (keputusan) MK dan sebagainya," ujar Fadli di kompleks Parlemen pada Senin 24 Mei.

Pertemuan Jokowi-Prabowo adalah headline yang menjadi perbincangan setiap elite negara saat ini, berbagai macam tokoh publik pun ikut mendesak penyegeraan pertemuan tersebut, selagi saat ini masih dinaungi bulan baik untuk menyambung tali silaturrahmi. 

Tapi sepertinya harapan dan desakan pertemuan itu hanya terjadi di tingkat elite-elite partai dan tokoh bangsa saja, mungkin mereka butuh segera kepastian politik dan ada kesepakatan apa yang terjadi setelah pertemuan tersebut. 

Bahkan secara tersirat mantan Presiden SBY pun telah mengisyaratkan kesepakatan yang mungkin terjadi setelah pertemuan, meski SBY tidak menjadikan patokan bahwa setelah pertemuan harus ada kesepakatan yang dihasilkan. 

"Dalam pertemuan tersebut tidak harus terjadi kesepakatan apa pun jika Pak Prabowo masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya yakini Pak Jokowi juga akan menghormati jalan konstitusional yang ditempuh Pak Prabowo tersebut," ujar SBY. 

Pertemuan antar kedua Jokowi-Prabowo jelas sebuah even yang sangat dinanti-nanti oleh para elite politik sebab pasti ada sebuah kesepakatan tingkat tinggi terjadi dipertemuan itu, dan hal tersebut akan berimplikasi secara politis, baik bagi elite politik, maupun rakyat.

Pada sisi lain, rakyat yang mendukung Prabowo Subianto menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak perlu terjadi saat sengketa kecurangan pemilu masih terus berlanjut, juga kepastian hukum mencari keadilan yang ditempuh Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi belum diputuskan. "Banyak sekali pendukung Prabowo-Sandi yang tidak menginginkan mereka bertemu," kata Juru Debat BPN Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Jelas rakyat tidak membutuhkan pertemuan tersebut, jika yang terjadi hanyalah lobi-lobi politik belaka. Rakyat secara jelas membutuhkan kejujuran dan kebenaran, juga Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Pertemuan yang direncanakan para elite politik hanyalah upaya untuk mengamankan kepentingan mereka di masa pemerintah yang akan datang, bukan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. 

Memang pertemuan politik dapat menyejukkan dan menjadi inspirasi untuk menjalin lagi tali persaudaraan yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan politik. Tapi harusnya pertemuan tersebut bukanlah hanya sebatas lobi-lobi politik, tapi lebih dari itu adalah mewakili kepentingan rakyat dan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sumber:

cnbcindonesia

detik.com

kompas.com

katadata.co.id

liputan6.com