Safroedin Bahar menyatakan bahwa integrasi adalah cara untuk menyempurnakan suatu jalan atau tujuan. Caranya adalah untuk menyatukan setiap unsur bangsa. Supaya unsur bangsa-bangsa yang mulai terpisah-pisah tidak akan berpisah. Melalui intergrasi ini seluruh suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya dapat disatukan.
Soedjati Djiwadono
Menurut Soedjati Djiwadono, integrasi adalah suatu cara untuk menjaga kelestarian nasional. Integrasi yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan keberlangsungan negara. Hal ini dapat didamaikan dengan suatu hak yang berupa menentukan nasib sendiri. Setiap individu berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi merupakan sebuah konsep persatuan bangsa Indonesia yang berdiri di atas kesatuan unsur-unsur kenegaraan dan kemasyarakatan. Integrasi nasional merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia dapat  berdiri sampai sekarang. Integrasi merupakan hal yang seharusnya ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat hidup dengan damai dengan sesama walaupun memiliki perbedaan dalam sisi ras, agama, suku, budaya.
Permasalahan Terwujudnya Integrasi Nasional
Walaupun integrasi nasional merupakan bagian penting dari pembentukan bangsa Indonesia, masih ada banyak penghambat terwujudnya integrasi nasional. Berdasarkan artikel Suara Mahasiswa yang diterbitkan di bawah Universitas BINUS, terdapat hambatan integrasi yang berasal dari dalam negeri serta hambatan integrasi yang datang dari luar. Untuk ancaman dari dalam negeri, penulis mengidentifikasi sebagai berikut: wilayah Indonesia sangatlah luas secara geografis, adanya fanatisme terhadap suku bangsa tertentu, pembangunan yang kurang merata yang melanggar strategi integrasi nasional yaitu inclusive development policy, serta budaya asli daerah setempat yang tergerus. Selain ancaman dari dalam, hambatan untuk mewujudkan integrasi nasional juga datang dari luar yang muncul di berbagai bidang seperti, ancaman di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Artikel yang diterbitkan di bawah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan berbagai hambatan yang jatuh di bawah , hambatan terhadap integrasi nasional dapat diklasifikasi sebagai berikut: keberagaman ke suku bangsaan, geografi yang kompleks, ancaman dalam dan luar negeri, ketidakmerataan pembangunan, etnosentrisme, kurangnya kesadaran nasional, konflik SARA, separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa, serta kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan.
Sejarah Tentang Pemberontakan  dan Gerakan Separatis di Indonesia.
Gerakan separatisme terjadi karena berbagai faktor-faktor mulai dari faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami banyak masalah mengenai gerakan separatisme dan pemberontakan. Tujuan dari gerakan dan pemberontakan tersebut adalah untuk memecah persatuan dan kesatuan yang ada dalam bangsa Indonesia. Beberapa contoh adalah GAM, dan pemberontakan PKI.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah sebuah organisasi separatis yang mempunyai tujuan untuk melepaskan Aceh dari NKRI. Pada tanggal 4 Desember 1976 GAM dibentuk dan dipimpin oleh Hasan di Tiro. GAM terbentuk karena ada perbedaan dalam keinginan pemerintah dan GAM. Rakyat Aceh mengucapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga rakyat Aceh memberontak dan melakukan aksi protes terhadap pemerintah Indonesia. Gerakan ini memakan korban sebanyak 15.000 jiwa dari kedua pihak. Pada tanggal 26 Desember 2004, terpaksa diadakan perundingan antara kedua pihak diadakan akibat gempa dan tsunami besar melanda Aceh, yang memakan banyak korban. Kedua pihak dipanggil ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi dari pihak internasional. Perundingan terjadi selama 25 hari, dan pada 17 Juli 2005 kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan di Vantaa, Finlandia. Penandatangan kesepakatan damai berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2005. Inti dari kesepakatan ini adalah pemerintah Indonesia akan memberikan fasilitas pembentukan partai lokal di Aceh dan anggota GAM diberikan amnesti atas perbuatan mereka. Akhirnya senjata-senjata yang digunakan GAM diserahkan kepada AMM (Aceh Monitoring Mission) pada 19 Desember 2005.
Pemberontakan PKI di Madiun
