Tapi salah satu anggota Pansel menyela Agus. “Sepengetahuan saya OECD tidak pernah memberikan upah,” katanya.
Jadi bisa dilihat, sikap Agus yang seperti ini bukanlah sikap seorang pejabat yang bisa diambil contoh.
Bagaimana mungkin jika Agus yang ingin memprioritaskan transparansi tapi tidak dimulai dengan diri sendiri?
Bukankah akhirnya omongan Agus Raharjo, sama dengan pejabat lainnya yang cuma pepesan kosong aja?
Yang mana terindikasi telah terjadi kriminalisasi pimpinan KPK oleh para petinggi polri. Yang akhirnya membawa banyak korban, antara lain Abraham Samad dan BW, serta Novel Baswedan.
Sejak pada tahap seleksi calon pimpinan KPK, Irjen Pol, Basaria Panjaitan dengan tegas menolak penyidik independen. Ia berpendapat bahwa penyidik KPK harus berasal dari Polri dan Kejaksaan.
Ini jelas sebuah pendapat yang keliru, karena jika Basaria menjadi pimpinan KPK, bukankah sudah seharusnya ia ingin KPK bisa mandiri?
Namun, apabila penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, berarti KPK harus terus bergantung dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dan karenanya Kepolisian maupun Kejaksaan akan dengan mudah mempermainkan KPK dengan cara menarik pulang para penyidiknya atau menunda mengirimkan penyidiknya.
Basaria juga pernah mengatakan bahwa KPK cukup menjadi pusat pelaporan antikorupsi. Kedepannya, KPK hanya sebagai pengepul kasus laporan korupsi.
Menurut Basaria, KPK sebaiknya didorong sebagai lembaga yang mendukung penguatan kepolisian dan kejaksaan untuk kasus korupsi. Kemudian ia mengusulkan, ketika sudah ditemukan dua alat bukti terkait korupsi, agar KPK melimpahkan penanganan kasus kepada kepolisian atau kejaksaan.
