[caption id="attachment_379046" align="aligncenter" width="464" caption="http://metro.news.viva.co.id"][/caption]
Untuk memilih Wakil Gubernur DKI, Ahok sudah terang terangan berani membantah dan menentang perintah dari pimpinan Gerindra, partainya sendiri yang membawanya menjadi Wagub DKI dan Ahok malah dengan nekat menyatakan keluar dari Gerindra karena merasa tidak suka dan tidak ingin dijadikan boneka partai...
Ulah Ahok saat itu sudah membuat berang semua elite Gerindra, tapi masyarakat malah sangat mendukung tindakan Ahok yang lain daripada yang lain.
Keberanian seorang Ahok menentang partainya sangat jarang bahkan hampir dibilang belum ada sampai saat ini. Karena resikonya sangat besar dan resiko itu berani diambil Ahok demi kepentingan masyarakat banyak bukan kepentingan partai.
Sekarang, PDIP yang bukan siapa siapanya malahan balik menekan Ahok. Apa apaan nih? Jadi benar benar kelihatan konyol jika sampai PDIP berharap bisa menekan Ahok seperti itu.
Menteri  Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur DKI, Ahok, tentang balas budi dari partai pengusung yang membuatnya menjadi Wagub DKI dalam Pilkada lalu atau bisa juga disebut Tjahjo Kumolo menagih hutang budi Ahok kepada PDIP.
Jikapun Ahok merasa berhutang, jelas kepada Gerindra bukan kepada PDIP, kenapa sekarang PDIP malah ikut menekan Ahok?
Undang Undang yang ada sekarang ini, untuk menjadi calon kepala daerah harus diusung dari partai walaupun ada calon yang bukan orang partai tapi tetap harus ada partai pendukungnya sehingga tidak memungkinkan orang yang tidak diusung oleh partai bisa menjadi kepala daerah.
Sebenarnya, pemikiran atau cara berpikir Mendagri itu tidaklah mengherankan dan bahkan amat sangat dianggap wajar jika seorang kepala daerah yang menang dalam pilkada karena diusung oleh partai maka akan ada balas budi kepada partai yang mengusungnya.
Maka Mendagri Tjahjo Kumolo sangat enteng ketika mengucapkan itu, bahkan ingin supaya masyarakat yang menilainya.
Pertanyaannya sampai kapan bangsa ini bisa maju jika semua ingin diajak berpikir seperti itu?
Karena jika semua kepala daerah atau anggota DPR/DPRD merasa berhutang budi kepada partai dan semua membalas budi kepada partai, kapan mereka ingin memikirkan rakyat dan kemajuan bangsa ini?
Bukankah kepala daerah itu tugasnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani partai kan? Bagaimana mungkin masyarakat dan bangsa ini bisa maju jika semua kepala daerah terus menerus ditekan, diintervensi oleh partai pengusungnya?
Sampai kapan rakyat dan calon pemimpin kita harus dicekoki pemikiran seperti itu? Sampai kapan pemimpin kita harus terus direcoki oleh keinginan partai?
Bangsa yang besar ini sudah tertinggal sangat jauh oleh bangsa lainnya karena para elite politiknya selalu sibuk bertengkar, berebut kekuasaan dan korup tanpa memikirkan kemajuan bangsa.
Doktrin partai begitu kuat sehingga mencuci otak para calon pemimpin negeri menjadi pemimpin boneka.
Semua undang undang dibuat untuk kepentingan partai dan para elite, sangat sedikit undang undang yang berpihak kepada rakyat.
Kita sangat marah dan tidak ingin dintervensi bangsa lain dan ingin berdiri diatas kaki sendiri, tapi kenapa para elite terus menekan bangsanya sendiri sehingga tidak heran jika kita merasa dijajah oleh bangsa sendiri.
Sudah saatnya pemimpin partai politik berbenah diri dan mendaur ulang cara berpikirnya. Kasihan bangsa ini sudah cukup banyak menderita karena para elite politik hanya memikirkan diri sendiri dan partainya.
Sudah saatnya pemikiran balas budi kepada partai dikikis habis, sehingga pemimpin dapat konsentrasi kerja untuk kemajuan bangsa ini.
Saya hanya berharap pemikiran balas budi atau hutang budi dari Mendagri itu juga tidak dimasukan kepada Presiden Jokowi sehingga Jokowi nanti bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia tetapi menjadi Presiden PDIP...Sehingga nanti Jokowi tidak lagi melayani rakyat Indonesia seperti yang dijanjikan dahulu tetapi melayani kepentingan PDIP saja.
Sehingga Jokowi tidak akan disebut jadi Presiden Boneka.
Salam damai....
