Karena jika semua kepala daerah atau anggota DPR/DPRD merasa berhutang budi kepada partai dan semua membalas budi kepada partai, kapan mereka ingin memikirkan rakyat dan kemajuan bangsa ini?
Bukankah kepala daerah itu tugasnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani partai kan? Bagaimana mungkin masyarakat dan bangsa ini bisa maju jika semua kepala daerah terus menerus ditekan, diintervensi oleh partai pengusungnya?
Sampai kapan rakyat dan calon pemimpin kita harus dicekoki pemikiran seperti itu? Sampai kapan pemimpin kita harus terus direcoki oleh keinginan partai?
Bangsa yang besar ini sudah tertinggal sangat jauh oleh bangsa lainnya karena para elite politiknya selalu sibuk bertengkar, berebut kekuasaan dan korup tanpa memikirkan kemajuan bangsa.
Doktrin partai begitu kuat sehingga mencuci otak para calon pemimpin negeri menjadi pemimpin boneka.
Semua undang undang dibuat untuk kepentingan partai dan para elite, sangat sedikit undang undang yang berpihak kepada rakyat.
Kita sangat marah dan tidak ingin dintervensi bangsa lain dan ingin berdiri diatas kaki sendiri, tapi kenapa para elite terus menekan bangsanya sendiri sehingga tidak heran jika kita merasa dijajah oleh bangsa sendiri.
Sudah saatnya pemimpin partai politik berbenah diri dan mendaur ulang cara berpikirnya. Kasihan bangsa ini sudah cukup banyak menderita karena para elite politik hanya memikirkan diri sendiri dan partainya.
Sudah saatnya pemikiran balas budi kepada partai dikikis habis, sehingga pemimpin dapat konsentrasi kerja untuk kemajuan bangsa ini.
Saya hanya berharap pemikiran balas budi atau hutang budi dari Mendagri itu juga tidak dimasukan kepada Presiden Jokowi sehingga Jokowi nanti bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia tetapi menjadi Presiden PDIP...Sehingga nanti Jokowi tidak lagi melayani rakyat Indonesia seperti yang dijanjikan dahulu tetapi melayani kepentingan PDIP saja.
Sehingga Jokowi tidak akan disebut jadi Presiden Boneka.
Salam damai....
