Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Keuangan Berbasis Syariah

Perlu diketahui bahwa peluang jasa ekonomi keuangan berbasis syariah saat ini semakin terbuka lebar, dengan dilihat dari meningkatnya penggunaan layanan jasa keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah hingga reksa dana syariah. 

Di Indonesia sendiri, 87,18% dari total 232,5 juta jiwa merupakan penduduk muslim (Global Islamic Economy Report 2019), jumlah ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan ukuran pangsa ekonomi syariah yang sangat besar, bahkan dilaporkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar konsumen pengguna industri halal. 

Hingga saat ini, BI masih terus berupaya mendongkrak pendalaman pasar keuangan syariah, mengingat jika dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional, dilihat dari jumlah volume transaksi masih terus menunjukkan rentang yang jauh. 

Hal ini dibuktikan oleh pemaparan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah bahwa pada tahun 2016 volume transaksi pasar konvensional bisa mencapai angka Rp. 10 Triliun hingga Rp. 15 triliun, namun pada pasar keuangan syariah normalnya mencapai Rp 600 M hingga Rp 800 M. Padahal, keuangan berbasis syariah yang ada di Indonesia sudah terdiri dari perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan syariah non-bank.

Tujuan BI dalam pengembangan keuangan syariah adalah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan Indonesia agar adil, tumbuh sepadan dan berkesinambungan sesuai dengan nilai syariah, dengan tujuan ini, BI berhadap dapat meningkatkan aset keuangan syariah serta pembiayaan keuangan syariah. 

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi serta pasar keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian juga sedikit disinggung bahwa Indonesia memiliki pangsa yang besar maka membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan keuangan syariah yang cukup menjanjikan. 

Industri syariah saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi yang bernilai halal dan sesuai syariah, masih banyak dipasok melalui impor, impor produk halal guna memenuhi permintaan dalam negeri ini mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami peningkatan defisit, oleh karena itu dengan pengembangan keuangan syariah ini BI berharap menjadi salah satu upaya memperkuat struktur pasar keuangan global dan memperbaiki defisit berjalan.

Kebijakan utama Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terdiri atas 3 pilar, yang pertama adalah kebijakan moneter, kedua adalah kebijakan makroprudensial, dan terakhir adalah kebijakan SP-PUR. 

Dalam kebijakan moneter sendiri, fokusnya pada pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi serta basis investor terhadap pasar uang syariah dan pasar forex syariah, juga termasuk di dalamnya meningkatkan pendayagunaan sektor sosial melalui Islamic Securities, pengembangan infrastruktur, regulasi manajemen likuiditas berbasis sektor riil, kemudian mendorong pengembangan indeks return pada sektor riil. 

Kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi makroprudensial perbankan syariah, kemudian juga bertanggung jawab atas upaya penguatan usaha syariah, mulai dari pemberdayaan ekonomi di pesantren, meningkatkan usaha korporasi syariah hingga meningkatkan usaha mikro mustahik melalui optimalisasi zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (Ziswaf), serta mendorong implementasi integrasi keuangan komersial dan sosial Islam. 

Kebijakan yang terakhir adalah Kebijakan SP-PUR yang fokus pada menetapkan, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi SPN termasuk dengan bank syariah,  serta bertanggung jawab atas instrumen dan infrastruktur pembayaran non-tunai yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Tiga kebijakan utama ini dibarengi dengan dua kebijakan lain yang bergerak seirama, yakni Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, kebijakan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kajian dan riset ekonomi keuangan syariah daerah, kemudian menguatkan model konektivitas pelaku ekonomi di daerah dan antar daerah, memberdayakan Ziswaf dan microfinance serta yang terakhir menguatkan sosialisasi dan edukasi ekonomi keuangan syariah di daerah. 

Kebijakan kedua adalah Kebijakan Internasional yang menekankan untuk aktif terlibat dalam keanggotaan organisasi atau lembaga internasional yang secara khusus dibuat untuk mewujudkan lembaga keuangan berbasis syariah yang adil, profesional dan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. 

Seperti, Islamic Development Bank (IDB) yang merupakan bank pembangunan Islam yang memiliki badan-badan yang fokus pada pembangunan manusia, pertanian, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur serta kerja sama perdagangan antar negara anggota IDB, pembangunan sektor swasta hingga kajian pengembangan di bidang ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. 

Selain di IDB, juga diharapkan untuk aktif dalam Internasional Islamic Financial Market (IIFM) sebagai organisasi yang menyusun standard  internasional untuk pasar keuangan syariah, kemudian Islamic Finansial Service Board (IFSB) yang merupakan lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk menerbitkan standar regulasi dalam industri keuangan syariah, dan sebenarnya masih banyak lagi. 

Selain itu, kebijakan ini juga bertanggung jawab untuk mendirikan Islamic Inclusive Finansial Service Board (IIFSB) dan mendorong pendirian World Islamic Infastructure Bank (WIIB) yang bertujuan untuk membiayai proyek infrastruktur di negara dengan mayoritas penduduk muslim yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 160 negara.

Pengembangan keuangan syariah sendiri terdiri dari tiga tahap, pertama adalah pembangunan fondasi pengembangan yang dimulai tahun 2012 hingga tahun 2018, kedua adalah tahap penguatan strategi dan program pada tahun 2019 hingga 2021, dan terakhir adalah tahap implementasi secara nasional yang diharapkan berjalan pada tahun 2022 hingga 2024 nanti.  

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi keuangan berbasis syariah ini, Bank Indonesia selalu siap untuk mengkoordinasi langkah guna mensinergikan perkembangan ekonomi syariah ke depannya, untuk itu masyarakat selaku pelaku ekonomi mari terus berkontribusi dan berperan aktif dalam membantu Bank Indonesia meningkatkan perannya dalam mengembangkan keuangan syariah secara nasional maupun global.