Pendidikan Pancasila Dalam Menghadapi Kenaikan Pajak 12% Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat

Pendidikan Pancasila dalam Menghadapi Kenaikan Pajak 12%: Membangun Kesadaran Masyarakat

Miftahul Zanah 1  Dr. Dinie Anggraeni Dewi, M.pd., M.H. 2

Kenaikan pajak sebesar 12% yang diterapkan oleh pemerintah menjadi topik hangat yang memicu perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Artikel ini akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menghadapi perubahan kebijakan perpajakan ini serta menyoroti kelebihan dan kekurangan dari kenaikan pajak tersebut.

Pancasila sebagai Dasar Kewajiban Sosial

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menekankan pentingnya nilai-nilai sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," tercermin bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi kepada masyarakat. Kenaikan pajak dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur.

Membangun Kesadaran melalui Pendidikan

Pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan masyarakat perlu ditekankan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak. Materi pendidikan ini harus mengedukasi masyarakat mengenai:

• Pentingnya Pajak untuk Pembangunan
  Mengajarkan bahwa pajak adalah sumber utama pendanaan bagi berbagai program pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
• Kewajiban dan Hak Warga Negara
  Menyadarkan masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan sebagai imbalannya, mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
• Partisipasi dalam Pengawasan
  Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana pajak, sehingga mereka dapat memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara efektif dan efisien.

Kelebihan Kenaikan Pajak 12%

• Pendanaan untuk Pembangunan
  Kenaikan pajak dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
• Pengurangan Ketimpangan Sosial
  Dengan adanya pajak yang lebih tinggi, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya lebih merata, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
• Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
  Dana yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kekurangan Kenaikan Pajak 12%

• Beban Ekonomi bagi Masyarakat
  Kenaikan pajak dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
• Risiko Penurunan Daya Beli
  Dengan kenaikan pajak, daya beli masyarakat dapat menurun, yang berpotensi mempengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
• Protes dan Ketidakpuasan
  Kebijakan kenaikan pajak sering kali memicu protes dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Menghadapi Tantangan Kenaikan Pajak

Kenaikan pajak sering kali menimbulkan protes dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila dapat membantu masyarakat untuk:

• Menumbuhkan Sikap Positif
  Mendorong masyarakat untuk melihat kenaikan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun negara.
• Dialog dan Diskusi
  Mengajak masyarakat untuk berdiskusi tentang pajak dan kebijakan pemerintah, sehingga mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam menghadapi kenaikan pajak sebesar 12%. Dengan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya kontribusi pajak, kita dapat membangun kesadaran yang lebih baik tentang tanggung jawab sosial. Ini bukan hanya tentang membayar pajak, tetapi juga tentang berkontribusi untuk kesejahteraan bersama dan masa depan bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kebijakan perpajakan.