Ahok menjelaskan bahwa pemangkasan itu untuk menghindari kebocoran anggaran dalam APBD. Dia mencatat anggaran Rp 2,4 triliun itu dipangkas dari pos yang dianggap mubazir dan sama sekali tidak perlu. Kalau tidak perlu belanja ya ngapain dibelanjakan, kan gitu.Â
Tapi, yang terjadi selama ini lain, supaya terlihat ada aktivitas pembangunan dan pembelanjaan, anggarannya terlihat dipakai, ya belanja saja apapun yang penting belanja meskipun kita gak butuh barangnya. Padahal sejatinya, kalau gak diserap ya ditabung.
Itu baru salah satu contoh pemangkasan di salah satu dinas yang ada, belum lagi di dinas-dinas yang lain. Ini artinya menyelamatkan uang negara. Jadi stop salah kaprah dalam hal penyerapan anggaran. Meminjam istilah Ahok, mau dia terserap kek nggak terserap kek emang gue pikirin, yang penting gue selamatkan uang negara dari tangan-tangan yang salah.
Istilah saya, uang itu diselamatkan dari para ‘maling berdasi’ yang bercokol dan memakai baju birokrat DKI. Untung bagi kita ada Ahok, malang bagi mereka. Kesempatan untuk nyuri dipersempit. Leher pun tercekik karena gak bisa nyolong lewat proyek dan pembelian barang gak jelas juntrungannya.
6. Parkir Meter/Elektronik
Sistem parkir meter yang menggunakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) sudah dimulai sejak akhir 2014. Nah, rupa-rupanya di awal penggunaannya, masih banyak warga DKI yang bingung dan tak begitu mengerti. Seiring berjalan waktu, kini warga mulai terbiasa. Bahkan kebijakan ini mampu mengatasi parkir liar di beberapa jalan.
Bukan hanya itu, parkir meter kini juga menjadi salah satu program unggulan yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta. Jika dikelola secara baik dan bersih, menurut Ahok pendapatan dari parkir justru bisa mencapai Rp 100 juta per hari. Anda bayangkan sendiri.
7. Relokasi dan Membangun Rumah Susun
Banyak pihak tak menduga betapa beraninya Ahok memindahkan warga Kampung Pulo di bantaran sungai Ciliwung. Bahkan aksi relokasi itu, sempat diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat. Apalagi ada yang turut memanas-manasi dan seakan berbicara atas nama HAM. Orang-orang seperti Dhani, Sarumpaet, Lulung, Yusril adalah segelintir di antara yang banyak lainnya yang berkoar-koar anti penggusuran, padahal niatnya gak jelas banget.
Ini jelas aneh. Bagaimana mungkin kita membangun kesejahteraan warga. Kita hendak meminimalisir banjir. Merapikan kota dan sebagainya itu tanpa relokasi? Menggusur itu beda dengan direlokasi. Bahkan baru-baru ini ada cuitan atau twit dari Ridwan kamil mengenai hal ini dalam rangka ‘pembelaannya’ terhadap relokasi warga, sebab dia juga setuju dengan program relokasi warga. Ini sebuah keniscayaan dalam membangun Jakarta yang lebih baik.
Relokasi yang dilakukan Ahok pada September tahun lalu umpamanya telah membuat sejumlah warga berhasil dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, di Jakarta Timur.
