Yang dibutuhkan adalah gubernur yang tidak pernah berusaha membuat jatah preman menjadi jatah resmi dan masuk ke kantong resmi pemprov. Mestinya tetap saja berlaku apa yang sudah sekian lama berlaku. Jatah preman masuk ke kantong-kantong pribadi supaya semua aman terkendali dan tak ada ribut-ribut disana-sini. Untuk apa pula harus ada perda atau peraturan lainnya di sana-sini yang ketat mengikat, dan membatasi orang untuk korupsi? Seorang anggota dewan yang terhormat sendiri sudah pernah bersuara bahwa korupsi itu adalah oli pembangunan. Jadi untuk apa dihalang-halangi dan dibatas-batasi. Itu bukan tugas seorang Gubernur.
Kenapa juga si Ahok ini harus mengawasi para PNS secara ketat. Ini tidak boleh terjadi, cara-cara seperti itu pasti keterlaluan dan sama sekali terlihat tidak simpatik. Ibarat menumpahkan minyak panas ke tubuh sendiri. Mereka tentu akan berontak, dan jangan salahkan mereka jikalau kelak semua mereka akan memusuhi Ahok. Bisa jadi tidak akan ada suara PNS yang diberikan untuk Ahok pada pilkada 2017 nanti.
Tetapi Anda toh malah memilih jalan untuk tidak disukai seperti itu, asalkan kepentingan warga terjaga, dan kedisiplinan pegawai terkedepankan. Ini nggak cocok untuk Jakarta, Pak Ahok. Saya penasaran, terbuat dari apa sih hati Anda itu? Percayalah, banyak PNS yang belum siap, jadi biarkan sajalah mereka bermalas-malasan dan tidak bekerja profesional dulu, yang terpenting Anda disukai dan dicintai mereka. Kan begitu. Kalau sudah dapat suara dan pilkada telah usai, ya sudah terserah saja mau diapain mereka semua. Sekarang waktunya untuk ngumpulin follower sebanyak-banyaknya.
Untuk apa pula Ahok melakukan perombakan besar-besaran dalam tata pemerintahan kota. Melelang jabatan. Merestrukturisasi birokrasi. Membuat berbagai macam layanan satu pintu yang terintegrasi. Membatasi bahkan berusaha menghilangkan pungli di sana sini. Aparat diawasi dan dikontrol kinerjanya. Pengembang dimintai kontribusi demi pembangunan infrastruktur Jakarta. Untuk apa semuanya itu? Toh Ahok sendiri tetap dihujat di sana sini kok. Sekali lagi, jangan coba-coba melawan arus. Namun sepertinya ia tetap keras kepala seperti biasanya, mau saja untuk tetap ‘berenang’ ke arah yang berlawanan, melawan arus bagaikan ikan Salmon, seakan tidak peduli komentar orang. Keterlaluan banget sih jadi orang.
Contoh lain. Jangan juga mengatasnamakan kepentingan warga miskin ketika dengan penuh segala kesadaran pemprov membeli Rumah Sakit Sumber Waras. Meski untuk tujuan mendirikan rumah sakit kanker yang terjangkau dan berkualitas bagi warga, toh ujung-ujungnya banyak pihak curiga dan terus menyerang Ahok dengan mempersoalkan pembelian Sumber Waras yang katanya bermasalah itu. Walau tentu ada begitu banyak argumen yang kurang waras, tetap saja Ahok itu yang dianggap salah. Apalagi jika ia kemudian terkesan bersikap ‘melawan’ BPK. Aduuuh, jangan coba-coba. KPK saja yang sudah menyatakan tidak ada tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan itu tidak mempan. Luar biasa kan?
Lagi-lagi sangat perlu ditegaskan di sini, bahwa BPK itu adalah lembaga ‘pengganti’ Tuhan di republik ini. Apa yang mereka katakan dan temukan, semuanya itu ya dan amin. Final dan mengikat. Bahkan sampai hari kiamat datang sekalipun, maka keputusan mereka sudah bulat tak tergoyahkan, serempak tidak dapat diganggugugat oleh siapapun di negeri ini. Isinya lembaga itu bukan manusia biasa, mereka adalah manusia-manusia super yang auditnya tidak akan pernah salah. Bener. Bayangin saja kalau sampai kiamat keputusan mereka itu mengikat, berarti hanya setelah kiamat datang barulah ikatan itu bisa diputuskan. Luar biasa kan? Tentu saja! Ada kawan saya yang berseloroh, negeri kita mestinya punya Badan Pemeriksa Kemaluan. Katanya, tugas badan baru ini ya untuk memeriksa apakah seorang pejabat masih punya rasa malu atau nggak. (Integritas Ahok dan BPK)
Contoh lain lagi. Reklamasi itu keliru berat. Untuk apa Anda susah-susah berusaha menggolkan reklamasi kalau itu hanya sekedar akan memberi tambahan daratan buatan bagi kota Jakarta sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi aman terhadap erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut. Berimbas juga kepada daerah yang ketinggianya dibawah permukaan air laut, sehingga nantinya bisa aman-aman saja terhadap banjir apabila di situ dibuatkan tembok penahan air laut di sepanjang pantai. Bilapun itu akan membuat tata lingkungan yang bagus dengan perletakan taman sesuai perencanaan, sehingga tentunya dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung. Menambah pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan seterusnya. Percuma semuanya itu! Ahok tetap salah dalam hal ini. Bener.
Pokoknya apapun alasannya, bila reklamasi di pantai Jakarta berlanjut, maka Ahok yang salah. Meskipun sejarah mencatat reklamasi telah terjadi di seluruh dunia dan kini adalah sebuah keniscayaan. Jakarta sudah melakukan reklamasi sejak gubernur-gubernur sebelumnya. Tetap saja, dan percayalah, bahwa Ahoklah yang salah dan akan terus disalahkan. Jadi mending berpikir 1000 kali sebelum melangkah deh.Ini bukan seperti kiri kanan oke, tetapi maju kena mundur kena.
Semuanya itu adalah politik!
Sebaik dan sebagus apapun yang Ahok buat, maka ingatlah selalu, ia tetap saja tidak akan didukung dan disukai oleh orang-orang yang terlanjur membenci dan tidak menyukai Ahok. Sangat wajar. Di dunia politik kekinian, itulah yang lumrah dan acap terjadi. Garis kepentingan yang membentang dari satu bujur ke bujur yang lainnya tak pelak memecah-mecah arah dukungan.
Kebenaran tidak akan benar benar nyata dalam dunia politik. Ketika para politisi mengatakan sesuatu, maka dibalik kata-kata yang terlontar, dan dalam senyum yang terkembang, jelas sekali mereka mengharapkan sesuatu. Dan, sesuatu itu harus memberikan keuntungan bagi mereka. Apapun bentuknya. Itulah fakta gamblangnya. Tidak ada makan siang gratis. There is no such free lunch. Tidak ada. Padahal di kampung saya, masih banyak sekali tawaran dan undangan makan siang gratis loh.
