Pikiran dan Perasaan #9 - "Ramai-ramai Pejabat Positif Covid"

Salam Sejahtera, Assalamualaikum wr wb, Shalom Alaichem
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan 

Salam sehat para pembaca kompasiana. Belakangan ini media sosial sedang diramaikan dengan berita tentang pejabat-pejabat (terutama kepala daerah) yang terinfeksi virus Covid-19 maupun yang gugur karena terpapar virus tersebut. Awal minggu ini berita yang menjadi perbincangan hangat adalah berita tentang wagub DKI Jakarta, Riza Patria yang mengumumkan bahwa dirinya positif Covid-19. 

Tak berselang lama sekitar dua hari kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga mengumumkan bahwa dirinya terinfeksi virus Covid-19. Entah apakah ini merupakan suatu cluster baru yang terjadi di lingkungan pemda DKI atau masing-masing diantara mereka berdua tertular dari jalur yang berbeda mungkin masih dalam penyelidikan Satgas Covid-19. 

Tidak hanya dua pejabat ibukota ternyata yang terpapar Covid di rentang waktu belakangan ini.  Ada juga Sutiaji (walikota Malang), Nashrudin Azis (walikota Cirebon), Willem Wandik (Bupati Puncak Papua), Syaharie Jaang (walikota Samarinda), Syamsuar (Gubernur Riau) dan beberapa kepala daerah  yang mengumumkan diri mereka positif Covid-19.

Sebelumnya, juga ada dua kepala daerah di Jawa Timur yang meninggal dengan status positif Covid-19 yaitu Cak Nur Ahmad (Bupati Sidoarjo) dan Dadang Wigiarto (Bupati Situbondo). 

Sedangkan diluar pulau Jawa ada walikota Banjarbaru dan bupati Morowali Utara yang juga meninggal dengan status positif Covid-19. Tidak diketahui pasti apakah para kepada daerah yang telah gugur ini meninggal dikarenakan Covid-19 atau penyakit sebelumnya yang mungkin diperparah dengan infeksi dari virus Covid-19. 

Hampir semua kepala daerah yang mengumumkan diri mereka terinfeksi Covid-19 sedang dalam keadaan sehat dan tidak bergejala serta melaukan isolasi mandiri. 

Namun hal ini tetap harus serius ditanggapi oleh satgas Covid-19 dikarenakan banyaknya jumlah orang yang telah berinteraksi dengan mereka dalam waktu belakangan yang ditakutkan akan lebih meningkatkan keterjangkitan virus tersebut. 

Dapat dipastikan jika para pejabat tersebut terpapar saat sedang melakukan pertemuan-pertemuan kerja ataupun terinfeksi oleh keluarga sendiri. Hal ini wajar karena tingkat pengamanan terhadap kepala daerah tidak seketat seperti pengamanan terhadap presiden yang mengharuskan setiap orang yang akan bertemu dengan beliau melakukan rapid test serta protokol-protokol ketat lainnya. 

Fenomena ini sebenarnya menjadi suatu peringatan keras bagi setiap daerah agar lebih meningkatkan edukasi, kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol-protokol kesehatan. 

Jika di lingkungan pemerintahan yang seharusnya protokol kesehatan dilakukan secara ketat dan mejadi contoh untuk masyarakat saja masih terdapat kasus penyebaran Covid-19, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih kurang maksimal dalam melakukan kontrol terhadap pelaksaaan prokes. 

Terlepas dari agenda politik apa pun, pemerintah, tenaga kesehatan, relawan dan elemen masyarakat tidak boleh saling menyalahkan dan tetap fokus terhadap penenggulangan virus Covid-19. 

Seperti yang saya bahas di artikel sebelumnya (Artikel ke-6) bahwa sulit untuk kita menghindari penyebaran Covid-19 ke diri kita maupun orang-orang disekitar kita. 

Hal yang juga tak kalah penting selain mematuhi prokes adalah juga dengan menjaga imun tubuh agar siap ika suatu saat kita terpapar oleh virus tersebut. 

Namun , kita juga tidak boleh egois walau sudah menjalankan prokes dengan baik dan dalam kondisi tubuh yang fit, tetap harus peduli dengan lingkungan disekitar kita terutama disekitar orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang dengan penyakit bawaan yang dapat diperparah jika terinfeksi oleh Covid-19. 

Terutama untuk anak-anak muda yang mungkin merasa diri mereka paling kebal terhadap virus ini namun tak mereka sadari ketika berada di rumah, mereka dapat saja menularkannya ke orang-orang yang berfatalitas tinggi dalam bentuk penularan yang tak terduga (makanan, kontak fisik, tempat tidur, sirkulasi udara). 

Keterjangkitan kepala-kepala daerah seharusnya menjadi evaluasi daerah dan pusat untuk mencari cara yang lebih efektif dalam menghindari penularan Covid-19 sembari menunggu vaksin yang diprediksi akan mulai diuji dalam beberapa waktu ke depan. 

Sudah saatnya pelaku-pelaku politik tidak memutarbalikkan fakta dan memanas-manaskan situasi dengan melempar opini dan kontroversi yang tidak diperlukan. Berilah edukasi dan contoh yang baik agar dapat ditiru oleh konstituen-konstituennya saat pilkada yang lalu. 

Sudah saatnya juga pemerintah melakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik saat kerumunan acara salah satu ulama kontroversial maupun kerumunan kampanye pilkada anak nomor satu di negeri ini dan kampanye-kampanye daerah lain. 

Jika memang ada pelanggaran hukum yang terjadi segera tindak tegas dan jatuhi sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Jangan sampai kelalaian pemerintah menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu untuk dijadikan alasan dan penggiringan opini yang sangat berbahaya kedepannya dalam penegakan protokol kesehatan. 

Salam hangat, 

MT

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H