Solutifkah Regulasi tentang Adat untuk Mengentas Masalah Sosial?

Ketika membuat tulisan ini ada pertanyaan yang muncul dalam kepalaku. Kira-kira begini. Apakah lewat tulisan ini saya mampu menyajikan setidaknya sebuah hidangan pembuka berisi pemikiran kritis yang dapat menghantar pembaca kepada menu utama berupa diskusi-diskusi yang lebih sedap dan hangat tentang intervensi pemerintah pada ranah adat untuk memecahkan berbagai persoalan di masyarakat seperti kemiskinan, banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan lain sebagainya?

Tentu saja tulisan ini bukanlah obat ajaib untuk menyembuhkan penyakit sosial yang ada dalam masyarakat. Tetapi setidaknya bisa menjadi diagnosa awal bagi semua orang untuk berpikir lebih kritis menemukan akar masalah sosial kemasyarakatan agar move on dari situasi sekadar menyalahkan adat lalu mengintervensi secara langsung ranah adat dan budaya lewat regulasi.

Ketika globalisasi melindas suatu daerah, pola pikir masyarakat di daerah tersebut ikut berubah. Ada dua dampak yang terbawa serta dalam proses perubahan ini yaitu peningkatan kualitas hidup ke arah yang semakin baik atau penurunan kualitas hidup. 

Sebenarnya, menilai kualitas hidup manusia apakah semakin menurun atau meningkat masih merupakan sebuah polemik. Belum ada kesepakatan standar khusus yang dapat dijadikan rujukan. Karena itu, penilaian apakah  kualitas hidup seseorang semakin meningkat atau sebaliknya menurun tentu berbeda-beda hasil penilaiannya.

Bisa saja bagi seseorang atau sekelompok orang bahwa model dan pola hidup yang sedang dijalani sudah dilihat sebagai kualitas hidup yang semakin meningkat. Namun, bagi orang atau kelompok lain bisa jadi dinilai semakin menurun. Begitu pula sebaliknya.

Jika kita ingin meminjam standar ukuran yang dipakai oleh penganut paham utilitarianisme, maka kita harus sepakat bahwa ukurannya adalah kebahagiaan. 

Rujukan kebahagian dalam paham ini ada dua. Jika kita merujuk pada konsep pertama seperti yang dikemukan Jeremy Bentham (1748 - 1832), pencetus teori utilitarianisme, maka kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan pelaku saja. Namun,jika kita merujuk pada konsep John Stuart Mill (1806 - 1873) maka kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan kelompok.

Kedua konsep tersebut sebenarnya dapat dipakai sebagai standar ukur dalam pembahasan ini tanpa harus memilah distingsinya, tetapi memang sangat perlu kita paham soal distingsi tersebut supaya tidak terjebak dalam teori abal-abal. Keduanya dapat diterapkan sekaligus karena fokus persoalan yang mau dibahas adalah apakah sistem yang tercipta akibat globalisasi dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat atau tidak.

Tidak ada hal yang salah dengan perubahan cara berpikir, karena masing-masing orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri pola berpikirnya, cara menilai kualitas hidupnya dan standar pengukuran yang digunakan sejauh tidak merugikan orang lain. Hal yang keliru adalah ketika terjadi pengagungan terhadap budaya global atau modernis dan menjadikannya satu-satunya kebenaran tunggal.

Hal ini kemudian yang berimbas pada penolakan, memandang kolot serta ketinggalan zaman terhadap segala sesuatu yang datang dari dalam budayanya sendiri dan mulai anti terhadap segala sesuatu yang bersifat lampau seperti adat dan lain sebagainya. 

Orang dengan pandangan seperti itu kerap kali memecahkan persoalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, moral, sosial dan politik, di saat terjadi kebuntuan berpikir, yang sering dipersalahkan (kambing hitamkan) adalah adat dan budaya.