Meningkatnya intensitas penggunaan jagung sebagai salah satu bahan baku industry tentu mampu turut merangsang kenaikan harga pada seluruh tahapan rantai pemasaran dari hulu hingga ke hilir. Dengan kata lain, harga produk bahan pangan akan terus meningkan seiring dengan tingginya demand industry secara kompetitif.Â
Secara konseptual, kebijakan swasembada jagung yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut sejatinya merupakan kebijakan strategis yang diarahkan sebagai solusi dari permasalahan serta media untuk mencapai sasaran pengembangan sistem ketahanan pangan.
Bila ditinjau dari segi ketersediaan, arah kebijakan yang dirumuskan berfokus pada perihal peningkatan infrastruktur pertanian di perdesaan, peningkatan produksi pangan sebagai wujud pemenuhan kebutuhan pangan domestik, peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam, hingga pengembangan ketrampilan pengelolaan cadangan bahan pangan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Strategi kebijakan di atas menunjukkan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengatasi problematika ketahanan pangan ialah dengan "mengamankan" sumber pangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Â
Dalam hal ini, sumber pangan dapat berasal dari kekayaan sumber daya alam berupa lahan pertanian yang umumnya berada di wilayah perdesaan. Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur perlu dilakukan untuk memudahkan aksesibilitas distribusi hasil produksi agar kualitas produk dapat lebih terjamin.
Upaya perencanaan produktivitas merupakan tahap awal yang perlu dijalankan melalui penyediaan bibit pertanian unggul, pemilihan pupuk sesuai kebutuhan nutrisi, pengendalian hama yang ramah lingkungan, serta pengaturan irigasi untuk mengakomodasi kebutuhan perairan lahan pertanian.Â
Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah strategi tersebut tentu tidak mudah untuk diterapkan secara instan. Dibutuhkan upaya analisa dan perencanaan yang terprogram dengan sokongan dana pembiayaan dari anggaran pemerintah.
Di lain sisi, manajemen cadangan bahan baku hasil produksi juga harus dipikirkan sebagai langkah antisipasi. Hal ini berguna untuk memperpanjang kestabilan ketahanan pangan di situasi yang tidak terduga, sekaligus juga mampu membantu pemerintah untuk dapat mengendalikan kuantitas hasil panen yang akan didistribusi.Â
Dengan begitu, harga jual di pasaran dapat lebih mudah terkontrol. Fungsi tersebut selanjutnya memiliki kaitan erat dengan apek distribusi yang memunculkan empat kebijakan strategis, antara lain :
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan harga pangan
- Pengembangan sistem kelembagaan dalam proses pengolahan dan pemasaran
- Memperluas jaringan dengan menjalin interaksi distribusi produk pangan antar daerah
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peningkatan sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah aksesibilitas dalam proses distribusi produk pangan. Hal ini selain berguna untuk menjaga kualitas produk pangan, juga berperan penting untuk mempercepat perputaran ekonomi dalam sistem jual beli produk pangan yang berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pula pengawas yang terwujud dalam sistem kelembagaan berupa forum, paguyuban, atau konsep organisasi lain yang tujuannya berfungsi untuk menjamin kelancaran jalannya proses pengolahan dan pemasaran produk pangan. Selain itu, sistem kelembagaan ini juga mampu menjembatani aspirasi para petani dan masyarakat dengan para jajaran pemerintahan, sehingga berbagai keluhan dan saran dapat diterima dan terealisasi sesegera mungkin.
