Selain itu, letak geografis Kalimantan Timur juga memiliki resiko bencana yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Sehingga pusat pemerintahan akan lebih mudah untuk mempertahankan kestabilan negara.
Tak hanya itu, Kalimantan Timur juga dinilai sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya paling sesuai untuk mencukupi kebutuhan ibu kota yang baru. Ketersediaan lahan dan aksesibilitas yang didukung oleh adanya bandara penghubung tentu memiliki peran dukungan yang cukup penting untuk kelancaran keberlangsungan pemerintahan Indonesia.
Meski begitu, pembangunan ibu kota baru tetap harus diawasi dan dikontrol agar tidak menyalahi aturan yang telah dibuat. Perpindahan yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 harus dijalankan dengan meminimalisir konflik sosial yang mungkin terjadi. Pembangunan berbagai fasilitas pendukung sistem pemerintahan juga tetap harus memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat. Sehingga apa-apa saja yang telah diupayakan mampu terealisasi dengan baik demi kemaslahatan seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
