Demokrasi di Indonesia

Meskipun demikian, demokrasi Indonesia terutama pada reformasi yang juga telah menganut konsep liberialisme Barat yang juga menjamin hak -- hak kebebasan individu, antara lain hak untuk berserikat, beragama, berpendapat, berkebudayaan, mendapatkan kehidupan yang layak dan oekerjaan yang layak juga. Pada masa saat ini, mulai terjadi persinggungan antara individualisme dengan kolektivisme budaya.

Kentalnya masyarakat multicultural di Indonesia meliputi adanya hak -- hak kolektif komnitas budaya antara lain yaitu hukum adat serta otonomi khusus. Hak -- hak kolektif diberikan berdasrkan sejarah, budaya serta kehendak rakyat. Dalam konstitusi Indonesia dikenal dengan hak asal -- usul yang dapat dipahami sebagai hak asli atau hak bawaan. 

Hak -- hak tersebut sudah melekat atau menemepel pada masyarakat Indonesia saat belum merdeka dan terus dihidupi oleh masyarakat hingga saat ini. Hak asal -- usul diatur sebagai dasar dalam penentuan status daerah yang istimewa.

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang memiliki sifat dinamis yang menjalani perubahan yang sejalan dengan karakter masyarakat multikltural dan dengan politik rezim. Politik rezim yang terwujud dalam rupa -- rupa demokrasi Indinesia, diantanya yaitu demokrasi liberal, deokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila.

Pada kondisi poltik rezim budaya Indonesia yang utama pada budaya -- budaya daerah. Sering bersinggungan dengan rupa demokrasi yang telah memunculkan ide -- ide atau pola pikir tentang kebudayaan nasional, dan juga hubungan antara nasional dan budaya daerah, serta hak -- hak suatu kebudayaan. 

Dengan hal ini, demokrasi sebagai suatu cara yang mengarahkan budaya - budaya Indonesia. Pada era orde lama, demokrasi terkendali sebagai pemandu budaya dan juga sebagai alat. Demokrasi ikut serta menjadi cara pada mengelola kebudayaan seperti pada era orde baru, budaya -- budaya daerah disatukan menjadi kesatuan buda nasional guna untuk mendukung pembangunan. 

Demokrasi juga sebagai ruang untuk individu dan maupun komunitas buadaya guna untuk mendapatkan hak -- hak kebudayaannya. Pada era demokrasi liberal, hak -- hak kebudayaan diserahkan pada masyarakat tradisional pada rangka pengelolalaan dan pelestarian budaya daerah.

Terbentuknya Undang -- Undang pengembangan atau pemajuan kebudayaan mengidentifikasi penataan Kembali budaya -- budaya pada masyarakat multikultral Indonesia pada zaman globalisasi. Dengan hal ini, budaya -- budaya daerah ditata sebagai modal guna untuk mengembangkan masyarakat yang telah terwujud pada strategi -- strategi kebudayaan. 

Dengan hal ini, pemerintah berusaha membangun atau mewujudkan big data budaya -- budaya Indonesia dan juga mengadministrasikannya. 

Rencana kebudayaan Indonesia perlu diperiksa kembali dan yang utama yaitu pada persoalaan bagaimana peran budaya dalam meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) nya, dan juga memberikan orientasi atas kemajuan peradaban Indonesia dan serta mengatasi atas berbagai persoalan sosial seperti intoleransi, konflik SARA dan diskriminasi. Pada zaman sekarang ini, globalisasi budaya dan juga ekonomi ikut serta menjadi tantangan kebudayaan. 

Budaya Indonesia wajib mempunyai kualitas yang kompetitif dalam berjejaring dengan negara -- negara internasional.