Kenaikan BBM 2014:Persepsi Dampak Positif, Negatif, dan Upaya Solutif

KENAIKAN BBM 2014:

PERSEPSI DAMPAK POSITIF, NEGATIF, DAN UPAYA SOLUTIF.

Mukmin Mandatongan – Makassar 17/11/2014

Masih segar dalam ingatan ketika penentuan Pemenenang Pilpres oleh KPU diumumkan, ada hal yang sedikit menggelikan terjadi dimana seorang Presiden Terpilih yang belum defenitif dilantik sebagai presiden mendesak Presiden defenitif untuk segera menaikkan BBM (Bahan Bakar Minyak), sebagian pengamat menilai bahwa langkah Sang Presiden terpilih sebagai sebagai bentuk kepanikan dan akan berpengaruh pada pemerintahan yang akan dipimpinnya kelak, namun upaya itu tidak digubris oleh SBY (Presiden Defenitf waktu itu). Belum genap sebulan setelah pelantikan Presiden dan Wapres, isu kenaikan BBM-pun kian menguat, sehingga menimbulkan berbagai pro dan kontra masyarakat terkai kebijakan tersebut.

Dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas dan berpemikiran maju, setiap persoalan seharusnya disikapi dengan bijaksana dan penuh perhitungan, dengan landasan Konstitusi dan nilai-nilai lokal, untuk itu masyarakat dipandang perlu untuk membandingkan hal positif dan negatif, serta upaya solutif.

Persepsi Positif dan kemungkinan terbesar pencapaian positif kenaikan BBM:

1.Sudah menjadi tradisi pemerintah bahwa alasan yang paling kuat dalam kenaikan harga BBM secara nasional adalah Beban Subsidi Pemerintah. Sehingga untuk menyelamatkan Subsidi BBM yang dipandang banyak salah sasaran dan dialokasikan pada pembangunan yang lain maka kenaikan harga BBM adalah salah satu solusi.

2.Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke-3 di dunia menjadi sasaran pemasaran yang tepat dan sehingga Pertamina dapat meraih keuntungan yang maksimal dalam upaya pembangunan Pertamina dan negara.

3.Posisi harga minyak dunia saat ini berada pada level rendah yang dalam pandangan ekonomi merupakan waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah buy/bid/beli dengan asumsi kebutuhan BBM secara global akan tetap tinggi sehingga pada dasarnya harga akan tetap naik, dengan demikian negara akan sangat diuntungkan, hal ini didukung karena pemimpin Indonesia saat ini berlatar belakang pengusaha.

4.“Naik sedikit tetapi bertahap lebih baik daripada naik sekaligus”. Setidaknya pemerintah telah mengantisipasi terhadap tingginya kebutuhan BBM di Indonesia sehingga dengan kenaikan harga BBM akan muncul upaya untuk mencari sumber energi yang lain.

5.Membangun kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM.

Persepsi Negatif dan kemungkinan terburuk dampak kenaikan BBM:

1.Kenaikan BBM yang oleh Pemerintahan Jokowi – JK merupakan upaya untuk balas budi, dan mengembalikan modal yang dikeluarkan pada Pilpres lalu, hal ini didukung oleh karena aset dan usaha terbesar keluarga Megawati bergerak di bidang SPBU.

2.Ada upaya untuk menggeser posisi Pertamina sebagai pemasok BBM terbesar di Indonesia sehingga SPBU yang lain menjadi perhatian masyarakat.

3.Kenaikan BBM dipandang sebagai salah satu langkah kebijakan “Teori Evolution/Evolusi” agar mempermudah dalam membedakan antara masyarakat yang mampu bertahan dan tidak mampu bertahan secara ekonomi, hal ini dipadang sangat berpihak pada para kapitalis.

4.Kebijakan kenaikan BBM oleh indonesia adalah hal yang ironi, dimana indonesia adalah salah satu negara penghasil atau memiliki sumber daya alam BBM yang melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan untuk rakyat, hal ini akan sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial.

5.Opini umum publik seperti meningkatnya biaya produksi, opersiasional, transportasi dan konsumsi yang sejalan dengan peningkatan inflasi.

Persepsi dan Upaya Solutif terhadap Sumber Daya Mineral, Energi yang sangat erat kaitannya dengan Subsidi BBM:

1.Indonesia seharusnya lebih mandiri dalam mengelola kekayaan negara sehingga mengurangi “kebocoran”, dan mengedepankan konstitusi untuk menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia, bukan dengan membuat aturan untuk menggugurkannya dan/atau mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.

2.Dalam upaya agar Subsidi BBM tetap sasaran, dalam penyalurannya seharusnya mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah, sehingga tidak menjadi permainan pasar bagi para penyalur. Pernahkah anda melihat penyalur BBM/SPBU yang keuntungannya sedikit..???

3.Subsidi BBM seharusnya tidak bersifat nasional, tetapi mengikuti pola pemerintahan otonomi daerah, hal ini dalam upaya pemerataan pembangunan Nasional.

4.Dalam upaya mereduksi konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi, SPBU pada kota-kota besar di Indonesia tidak menjual BBM bersubsidi, hal ini akan mengurai kemacetan, dan maksimalisasi Mass Transport.

Sumber:

-Berbagai sumber, opini.