Perlukah Rekonstruksi terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini?

Setelah dua tahun berhadapan dengan pandemi, seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah akhirnya terlaksanakan yang mana sempat tertunda di tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dipilih menjadi salah satu Perguruan Tinggi Muhammdiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) yang melaksanakan seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah- ‘Aisyiyah ke-48 dengan mengusung tema "Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia" pada Rabu, 16 Maret 2022.

Pembukaan acara oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, M.ED. Sumber : Dokumentasi pribadi

Seminar ini dibuka oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, M.ED. dan dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan masukan dan juga gagasan besar dalam rangka penyusunan program muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan kebangsaan dan kemanusiaan universal. 

Seminar kali ini diselenggarakan secara daring di gedung Aula FEB UMJ dan luring melalui kanal YouTube dan Zoom yang dilakukan dalam dua sesi. Tiap sesi menghadirkan moderator dan narasumber yang ahli dalam bidangnya. 

Di sesi pertama dimoderatori oleh Lusi Adnriyani, M.Si. dengan narasumber Titi Anggraini, SH., MH, Prof. Syarif Hidayat, Dr. Ridho Al-Hamdi dan Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M. Hum yang mengangkat judul seminar Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintahan Presidensial.

Prof. Syarif Hidayat sedang menjelaskan materi yang ia sampaikan secara daring. Sumber : Dokumentasi pribadi

Memasuki Narasumber kedua yang dihadiri oleh Dr. Ma'mun Murod, M. Si. Dr. Refly Harun, M. H., LL.M. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. Dr. Rizal Sukma, M.Sc. mengusung tema yang keterkaitannya tentang menata ulang lembaga negara. 

Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia menjadi tema pada seminar kali ini dikarenakan tema sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian, tema ini sebenarnya sebuah penegasan atau tauhid merekonstruksi berarti yang ada saat ini dinilai sudah gagal maka perlu ada rekonstruksi ada pembangunan kembali terhadap sistem ketenaga ketatanegaraan Indonesia yang ada saat ini. Kalau bicara teori sistem maka sistem yang baik itu akan menghasilkan produk yang baik pula, Ujar Rektor UMJ, Dr. Ma'mun Murod, S.Sos., M.Si.