Korupsi dalam pembangunan berdampak signifikan pada kualitas pembangunan. Sudah banyak contoh kasus di mana ada pembangunan mangkrak dan pembangunan berkualitas rendah akibat korupsi. Adapula pembangunan fiktif atau pembangunan yang ada anggaran dan pelaporannya, namun tak terlihat wujud hasilnya. Korupsi pembangunan juga berdampak pada kesejahteraan dan keselamatan warga. Bangunan sekolah yang tidak kokoh akan beresiko roboh dan membahayakan warga sekolah. Jalan yang dipenuhi lubang lebar akan sangat membahayakan pengendara.Â
Awasi Pembangunan Infrastruktur
Korupsi patut dilihat sebagai benalu pembangunan. Agenda pemerintah untuk pembangunan dan agenda pencegahan serta pengawasan korupsi semestinya berjalan satu paket. Jika pencegahan korupsi lemah, pembangunan akan tidak optimal. Penguatan agenda anti korupsi bukan untuk menjegal atau menghambat pembangunan, melainkan untuk menjaga pembangunan.
Selain dari sisi pemerintah, upaya menjaga pembangunan dari korupsi perlu menjadi perhatian publik. Semangat mengkritisi hasil PBJ dan menelusuri proses PBJ perlu dilakukan terus menerus. Informasi PBJ dapat diakses di situs pemerintah, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektrinik (LPSE). ICW juga mengembangkan platform yang mempublikasi informasi PBJ dengan disertai analisis resiko korupsi, Opentender.net. Beragam situs ini dapat publik manfaatkan untuk mengawasi PBJ. Dengan begitu, ruang sempit untuk pemerintah dan penyedia PBJ melakukan korupsi akan menyempit seiring dengan menguatkan gerakan publik mengawal pembangunan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H