Bagaimana anggota dewan menyikapi kebijakan seperti ini ? Tentu saja responnya positif dan menganggap semua itu adalah sesuatu yang wajar dan seharusnya. Â Salah seorang anggota dewan yang dulu partainya dikenal sangat memegang moralitas dan kejujuran, serta sensitif dengan keprihatinan rakyat banyak, mengatakan: "Uang pensiun dinilai layak dan merupakan hak pejabat negara", katanya. Bahkan beliau menyamakan kedudukan anggota dewan yang terhormat sama dengan pegawai negeri yang juga memperoleh pensiun.
Jika memang ini terbukti benar, saya salut terhadap pemerintah yang betul-betul menghargai kerja keras para pejabat yang telah berkorban untuk kepentingan rakyat. Pemerintah sangat memegang teguh prinsip, sebelum mensejahterakan rakyat, sejahterakan dulu para pemimpinnya. Ini juga berarti bahwa kerja keras anggota dewan harus dihargai setimpal karena mereka telah berjasa menjadikan rakyat Indonesia seperti sekarang ini.
Kalau prinsip ini benar-benar yang dipegang, saya tidak tahu apa namanya negeri yang dikendalikan oleh para pejabat dan wakil rakyat seperti ini ? Saya hanya berharap, tulisan ini tidak dianggap melanggar UU ITE atau masuk kategori yang dilarang seperti yang termuat dalam RPM Konten yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan. Seandainya saya dituduh melanggar aturan ITE karena pencemaran nama baik, itu semakin memperkuat keraguan saya terhadap para pejabat dan wakil rakyat negeri ini. Mudah-mudahan ini hanya sekedar dongeng di sebuah negeri yang diceritakan gemah ripah loh jinawi.
Salam Beblog, 20/02/2010
