Uang dan kekayaan Indonesia, yang secara teori harus digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, 'diatur' di Badan Anggaran DPR. Tak terbayangkan betapa pentingnya kedudukan mereka yang ditempatkan di Banggar. Mereka punya kuasa mengatur trilyunan uang dan kekayaan bangsa ini.
Namun, yang lebih tak terbayangkan adalah GODAAN yang menghampiri 'para ustadz' dari PKS yang duduk di Banggar. Tentu tidak pada tempatnya untuk mengulangi berbagai ayat dan hadits yang mengingatkan tentang kuatnya pengaruh GODAAN duniawi (utamanya harta dan syahwat). Bahkan boleh jadi 'para ustadz' di Banggar itu jauh lebih menguasai berbagai ayat dan hadits soal itu.
Nah, berdasarkan kesadaran soal godaan itulah kita sebaiknya terus menerus mengingatkan PKS dan ratusan kader mereka di DPR(D) terkhusus di Banggar untuk selalu bersikap TRANSPARAN Â soal sumber penghasilan dan kekayaan mereka.
Mengapa? Sebab transparansi MENCEGAH terjadinya penyelewengan.
Ada baiknya ditetapkan suatu 'keharusan tembus pandang' terhadap sumber penghasilan dan jumlah kekayaan bagi kader mereka yang menjadi penyelenggara negara.
Bila mereka tidak malu mengklaim diri berada di pihak rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan mereka, mengapa mesti malu bila sumber uang dan kekayaan mereka di-baliho-kan atau di-spanduk-kan di pinggir jalan sama seperti mereka men-spanduk-kan dan mem-baliho-kan klaim pro rakyat mereka?
(3) Bukankah dengan men-spanduk/baliho-kan sumber uang dan kekayaan mereka yang HALAL dan BERSIH berarti mereka telah memelopori suatu 'sunnah hasanah' dan menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya?
(4) Bukankah dengan bersikap transparan soal sumber uang dan kekayaan serta menampilkan hidup sederhana jauh lebih memikat hati rakyat dibanding dengan KLAIM SEMU soal kenaikan harga BBM?
Penulis ingin melihat spanduk/baliho transparansi keuangan kader PKS yang menjadi penyelenggara negara berkibar atau berdiri berdampingan dengan spanduk/baliho soal klaim mereka berkaitan dengan harga BBM di jalan-jalan yang penulis lalui di kota Makassar
Sebagai penutup, tulisan sederhana ini didorong oleh sebuah keinginan yang kuat untuk menjaga agar kader PKS yang duduk di jajaran DPR (dan menteri) tidak manipulatif dan koruptif (apalagi mereka yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR). Tulisan ini juga bisa dianggap sebagai tantangan untuk membuktikan keseriusan mereka untuk selalu 'bersih' dan 'peduli'.
Catatan terakhir, tulisan ini secara spesifik ditujukan kepada 'elit' PKS dan mereka yang menjadi PENYELENGGARA NEGARA (untuk definisi penyelenggara negara, baca http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/03/25/lilh7l-kajian-awal-laporan-yusuf-supendi-pks-kan-bukan-penyelenggara-negara atau http://news.okezone.com/read/2008/08/06/1/134339/kpk-usul-revisi-definisi-penyelenggara-negara) dan bukan kepada kader atau simpatisan non penyelenggara negara.
