Potensi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Nilai Transformatif pada Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Implementasi agenda besar Suistainable Development Goals (SDGs) dibutuhkan keterlibatan dari beragam sektor sentral negara yang bersangkutan. 

Dengan mengusung ke-17 poin yang menjadi acuan utama dalam penerapannya, menjadikan agenda tersebut perlu untuk berjalan berdampingan dengan seluruh aspek dalam kehidupan ini.

 Lanjut lagi bahwa karakteristik yang utama dalam SDGs ialah membasmi kemiskinan global, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga lingkungan. Dari ketiga aspek tadi dapat disimpulkan bahwa butuh kekuatan besar agar mampu mensukseskan agenda global tersebut.

Dewasa kini skema ekonomi syariah seolah-olah sudah menjamur dan menyatu dengan nafas masyarakat global, dalam hal ini tak terkecuali masyarakat Indonesia pun turut menjadi aktor utama dalam membumikan skema tersebut. 

Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah menuturkan bahwa ekonomi serta keuangan syariah memiliki instrumen penting dalam memberantas nilai kemiskinan dan upaya konkret dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata. Instrumen tersebut sangat melekat dengan hati para masyarakat muslim, yaitu melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf.

Tanpa kita sadari bersama bahwa sesungguhnya ekonomi syariah dan SDGs erat berkaitan satu dengan yang lainnya. Penerapan kebijakan ekonomi secara inkulusif mampu berpotensi untuk menjawab tantangan yang tersaji di depan mata. Antara prinsip penerapan ekonomi syariah dan SDGs sudah sangatlah sejalan, hal tersebutpun seperti penerapan bagi hasil, menjauhi riba, menghindari usaha yang spekulatif, serta setiap transaksi di-back up oleh sektor riil.

Di tengah perkembangan arus zaman yang sedemikian rupa ini, dengan kehadiran ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi motor penggerak sentral dalam membantu mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dijelaskan bahwa peran ekonomi sekaligus keuangan syariah sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. 

Pada OPJK tersebut mengatur mengenai pembangunan sosial secara berkelanjutan, sehingga diharapkan mencuatnya nilai transformasi sistem keuangan menuju arah pembangunan. Dengan adanya hal itu dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam implementasi SDGs di Indonesia.

Indonesia sendiri pada hakikatnya terdapat bukti nyata dukungan sepenuh jiwa terkait agenda SDGs ini, salah satunya yaitu pembuatan roadmap keuangan berkelanjutan negara. 

Dalam roadmap itu dibuktikan bahwa begitu banyak sekali implementasi keuangan syariah sebagai salah satu jalan guna mensukseskan SGDs ini, salah satu produknya yaitu sistem Gree sukuk, yang dimana dengan diterbitkannya green sukuk ini dapat membiayai pembangunan yang bersahabat terhadap lingkungan.

Wakil Presiden RI Prof. DR (Hc). KH Ma'ruf Amin, MA menjelaskan bahwa seluruh nilai yang tertanam pada SGDs ini sudah melekat pada nilai yang dibawakan oleh ajaran Islam. 

Antara lain yaitu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, skema berkelanjutan, Maqashid syariah melalui memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Di samping itu banyak para ahli yang menilai bahwa dengan adanya skema ekonomi syariah di Indonesia ini justru berpotensi memperkuat target dari nilai yang dibawakan oleh SDGs ini.

Meskipun guncangan dari sektor eksternal sangatlah kuat dan kadangkala senantiasa menyudutkan esensi dari nilai yang dibawakan oleh konsep syariah tersebut. Namun hingga hari ini sepertinya skema syariah tersebut sangatlah meroket tajam dan berhasil melekat menjadi sebuah identitas kebanggaan bagi masyarakat Islam di Indonesia sendiri. Di lain sisi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk bersaing dengan konsep konvensional lainnya, namun kita selaku aktor muslim patut untuk terus optimisme bahwa nilai syariah tersebut kedepannya semakin membumi.