Para buruh terus menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2014 sebesar Rp 2,7 juta. Padahal Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengusulkan kenaikan UMK Bandung sebesar Rp 1.923.157. Kenaikan tersebut sudah di atas KHL sebesar Rp 1,7 juta. Tidak terima dengan keputusan tersebut, mereka meminta kembali bertemu Wali Kota untuk membahas masalah ini. Hingga Rabu (21/11) malam, ratusan buruh gabungan serikat pekerja se-Kota Bandung tetap bertahan di Balai Kota Bandung. Setelah melalui proses yang cukup alot, akhirnya disepakati UMK kota Bandung sebesar Rp 2.000.000. Lantas apa yang menjadi pertimbangan pihak terkait?
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kota Bandung sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandung, Kamalia Purbani menjelaskan banyak aspirasi yang disampaikan para pekerja diantaranya UMK yang diusulkan sebelumnya tidak mencukupi, UMK daerah lain pun menjadi pertimbangan. Namun, penentuan ini tidak diwakili pihak Pengusaha.
"Ada aspirasi aspirasi yang disampaikan para pekerja, seperti Bandung ini ibu kota provinsi Jabar, kota metropolitan masa tidak lebih besar dari Purwakarta. UMK daerah lain juga menjadi pertimbangan. Walaupun Kota Bandung ini juga paling besar." tuturnya
Kamalia mengakui penentuan ini bukan keputusan yang mudah bagi Wali Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan menambahkan sebelumnya Wali Kota sepakat untuk menaikkan UMK, begitu pula dengan Provinsi Jawa Barat.
Ketika ditanya mengenai resiko yang diterima ketika terjadi revisi penentuan UMK, Erwan menjelaskan tidak menutup kemungkinan hal itu dilakukan, karena pertimbangan keadilan untuk kalangan buruh.
"Asas keadilan itu harus betul dirasakan oleh warga kota Bandung. Buruh ini kan kebanyakan sudah berkeluarga, jadi tidak bisa disamakan dengan yang belum berkeluarga. Jika nantinya ada tuntutan lain, Wali Kota dan saya siap mem-backup itu." jelas Erwan saat berbincang di PRFM
Semakin Banyak Kekuatan, Semakin Termotivasi
Kesejahteraan terus diperjuangkan para buruh di Indonesia. Aksi tersebut dilakukan dalam bentuk mogok kerja, berunjuk rasa, dan berorasi menyampaikan aspirasi. Tujuan mereka salah satunya adalah menolak upah buruh yang dianggap terlalu rendah. Tidak sedikit publik yang dirugikan dari aksi tersebut, terutama kemacetan lalu lintas. Mengapa harus demikian?
Ahli Psikologi Pendidikan dari UPI, Prof Dr Ahman menjelaskan apa yang dilakukan para buruh merupakan upaya perjuangan sampai titik darah penghabisan. Dengan massa yang banyak, kekuatan mereka akan semakin besar hingga meningkatkan motivasinya demi harapan yang tercapai. Ahman menilai sesungguhnya ini bukan yang mereka harapkan.
"Mereka akan menggunakan psikologi massa, kekuatan mereka akan semakin besar dan meningkat motivasinya. Ketika mereka bersatu, katakanlah lidi, semakin banyak kekuatannya semakin tinggi." paparnya
Namun, Ahman juga menyayangkan dengan adanya gerakan seperti ini. "Dampak psikologinya akhirnya tidak respect. Tapi, itu tergantung bagaimana koordinator lapangan bisa mengarahkan massa yang begitu mengganggu masyarakat," tambahnya
Selain mengganggu kelancaran publik, diakui Ahman, hal ini akan menyebabkan suasana pariwisata kita mengalami penurunan.