Ngrumpi Habis Tentang Statement Pajak Jokowi, SBY dan Menteri Keuangan

Kalau data Bea Cukai dan Pajak memang sudah ada koordinasi, lumayanlah data ekspor dan impor masih bisa kepotret, asal bukan illegal transaction aja. Perusahaan yang lewat sistem pencatatan seperti halnya bank juga lumayan, sudah bisa dilirak lirik, tapi yang belum bisa kan justru sector swasta, lagi-lagi data oh data.

Coba kita lihat pernyataannya Pak SBY, "Yang mengerti ekonomi kalau pajak  dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas. Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu.

Bayar pajak itu pakai aturan, bukan dikuras pak, kalau ditarik itu karena secara aturan memang harus ditarik, bukan tanpa dasar. Hitungannya pas, besaran pajak itu memang sudah kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi bukan menarik pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan aturannya. Lha tidak setiap ekonom mengerti pajak. Pajak dan ekonomi itu dekat pak, tapi kayanya beda deh.

Masalah di pajak itu sudah kompleks, karena selama ini tidak tersentuh. Tidak tersentuh bisa jadi karena memang tidak paham tentang teknis dan penyelesaian masalah pajak, atau tidak tersentuh karena memang tidak mau menyentuhnya, karena pajak dikategorikan barang panas. Membuat kebijakan tanpa memahami substansi danfilosofinya justru membawa pajak semakin tidak jelas.  Politisi ga mau ngomong pajak, karena pajak ga populis dan bukan vote getter.Ga menarik gitu lhoh. 

Tapi Maunya duitpajaknya untuk negara selalu ada, mengutamakan hasil tanpa melihat sebuah proses. Kalau pengusaha juga ga mau ngomong pajak, karena berlawanan dengan prinsip ekonomi karena ada pengeluaran yang tidak menguntungkan, giliran fasilitas jalan dan infrastruktur ga mendukung mereka boleh teriak. Kalau bicara pajak dan kebijakan politis tidak ketemu benang merahnya lha gimana, jalan sendiri-sendiri. Lahirlah kebijakan-kebijakan instan yang bukan mendukung penerimaan.

Membuat kebijakan dari politis untuk pajak memang tidak bagus jika sepotong-sepotong, mesti menyeluruh, overall gitu. Ya organisasinya, ya SDM-nya, ya dukungan politik, IT yang terintegrasi (bukan hanya titipan proyek saja), mesti dilihat satu-satu. Ibarat melihat gajah, kok kupingnya lesu, disangga pakai bambu. Kok buntutnya loyo.

Dipijiti buntutnya, padahal masalah utamanya gajahnya laper, hehehehe ga nyambung ya. Yo gapapa, maksa dikit. Melihat ke substansinya bukan aksesorisnya, memahaminya juga harus menyeluruh. Utuh, itu juga kalau ketemu. Pendidikan spesialis itu bagus sekali, jadilah tenaga ahli. tapi perlu juga mendidik untuk berpikir global, supaya bisa jadi pemimpin. Kadang-kadang aneh juga gapapa, maka jadilah out of the box. 

 

Selamat berjuang untuk Indonesiaku, merdeka!!!!