Pelaksanaan Pilkada serentak memang masih hitungan bulan lagi, tetapi nuansanya sudah semakin menghangat dan para kandidatnya pun sudah mulai mengerucut.
Setelah komposisi perolehan kursi DPRD telah ditetapkan, kalkulasi dukungan 20% dari Partai Politik yang mendapat kursi DPRD 20 persen atau suara total 25 persen pada Pemilu 2024 menjadi hal yang menarik.
Di beberapa wilayah mungkin ada figur yang menjadi rebutan partai untuk didukung maju sebagai kandidat. Tetapi di tempat lain malah parpol yang jadi rebutan oleh para kandidat untuk dijadikan kendaraan pendukung untuk maju dalam pencalonan.
Di momentum ini, lembaga-lembaga survey sudah pasti panen job. Popularitas (terkenal), akseptabilitas (tingkat penerimaan) dan elektabilitas (tingkat keterpilihan) adalah modal amat sangat penting bagi calon yang akan bertarung dalam pemilihan (Election).
Meski hasil survey tersebut bukan jaminan mutlak untuk menggambarkan hasil akhir, apalagi untuk survey-survey pesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan sang pemesan.
Tetapi survey sedikit tidaknya dibutuhkan partai untuk melihat potensi perolehan suara pasangan calon nantinya. Sesuatu yang wajar, karena partai membutuhkan calon yang berpeluang menang paling besar.
Tetapi tunggu dulu, dibalik itu semua ada fenomena yang boleh dikata sangat memprihatinkan yang dapat merusak iklim demokrasi di negeri ini.
Ditahap pencalonan ini, sangat mungkin terjadi intervensi, baik itu dari elit kekuasaan lokal maupun elit kekuasaan di pusat. Baik itu karena intervensi 'kepentingan' oknum maupun karena godaan finansial.
Terus terang, jujur saja kendaraan politik itu ada harganya dan bukan 'murah'. Makanya tak heran ketika pernah ada ketua partai yang mempertanyakan, "kalau ingin maju, punya duit berapa? "
Kondisi ini bisa jadi membuka jalan bagi calon yang sesungguhnya tidak layak, bisa lolos mulai dari pendaftaran hingga ke penetapan oleh KPU, hanya karena punya uang terus merasa layak menjadi Cakada, hal inilah yang akan merusak kualitas demokrasi kita.
