Dilema Antara Pulang atau Kuliahnya Mahasiswa Papua

Maklumat surat yang diluarkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) bernomor 05/MRP/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 adalah sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua yang bertanggung jawab menjaga jati diri dan identitas orang asli Papua. 

Sangat jelas dengan beberapa point-point yang menyerukan kepada seluruh mahasiswa Papua yang sedang berada dan menempuh pendidikan di luar Papua saat ini bila tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota dan aparatur TNI/Polri ddi setiap kota studi maka diserukan untuk seluruh mahasiswa Papua untuk dapat kembali melanjutkan dan menyelesaikan studinya di tanah Papua.

Jika hal ini terjadi dan sedang terjadi saat ini maka apakah ada jaminan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP),  Setelah melakukan eksodus besar-besar di seluruh wilayah indoensia. 

Karena mereka menilai pihak keamanan tidk menjamin di tempat tinggal seperti kontrakan, kos-kosan dan dan tempat kuliah yang kata mereka selalu diatangi oleh Intel atau tim aparat. 

Walapun tujuan kedatangan tim aparat atau intel hanya ingin melihat dan memastikn keamanan, namun tetap saja kedatangan aparat atau tim inteljen membuat trauma/ khawatir bagi mahasiswa dan tidaknyaman.  

Berdasarkan  informsikan yang telah diperoleh hampir 700 s/d 800-an mahasiswa Papua sudah berada di Jayapura, Papua. Dan masih banyak lagi mahasaiswa/wi Papua yang saat ini, dalam waktu dekat akan pulang ke Papua. 

Beberapa paguyuban-paguyuban mahasiswa dari kabupaten/kota di wilayah kota studi masing-masing di Jawa, bali dan beberapa kota di wilayah Indonesia masih menunggu informasi dari pemerintah daerah (Pemda) masing-masing kabupaten/kota  untuk meminta agar memfasilitsi tiket, melalui hasil pertemuan dan pernyataan sikap.

Perlu adanya solusi dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi papua dan MRP. Sehingga mahasiswa Papua yang sudah berada di Papua mau diarahkan untuk menjamin masa depan mereka sebagai mahasiswa. 

Hak mereka sebagai anak muda yang ingin terus belajar  khususnya pendidikan bisa diakomodir baik oleh Pemerintah Provinsi Papua dan MRP. Kita berharap Mahasiwa/wi Papua yang saat ini sedang berada di Papua tidak menjadi korban propaganda politik yang bisa menghancurkan masa depannya.

Diperlukan ketegasan dalam mengambil sikap untuk mencari jalan solusi bagi mahasiswa-mahasiswi Papua yang saat ini sedang berada dalam kebimbangan dan kebingungan demi masa dpannya. Memiliki hati dan pikiran yang jernih dan bijak dalam membuat keputusan serta kecermatan dalam intervensi.

Sebagai mahasiswa perlu untuk mengambil sikap tegas dan bijak dalam membuat suatu keputusan. Perlunya pertimbangan yang mendalam dengan melihat realita dan pengalaman-pengalaman yang sedang terjadi beberapa tahun belakangan ini. 

 Sehingga pilihan dalam memutuskan segala sesuatu terkait isu yang berkembang tidak secara emosional dan terburu-buru, yang pada akhirnya bisa berdampak buruk dalam hidupnya terutama dalam mengejar cita-cita dan masa depannya.  

Jika pada akhirnya mahasiswa /wi Papua pulang ke papua berarti siap dalam menerima konsekuensi dari keputusan yang dilakukannya. Termasuk keputusan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah provinsi Papua dan MRP sebagai suatu kepastian dalam penjaminannya. 

Begitupun sebaliknya jika tetap kuliah di kota studinya masing-masing,  tetap tidak aman dan selalu berhati-hati dan waspada. Walaupun kita sudah melihat menyaksikan ada intervensi pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kami mahasiswa/wi Papua yang sedang kuliah. 

Suatu dilema dalam melihat situasi dan kondis mahasiswa Papua yang sedang terjadi saat ini; khususnya bagi Mahasiwa baru yang masuk tahun 2019 dan memulai aktivitas belajarnya serta mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan Tugas akhir.   (MK/12-9-19).