Paradoks Kedaulatan di Laut Natuna Utara dan Redesain Kekuatan Maritim

Dan salah satu dari 7 (tujuh) pilar kebijakan adalah Pertahanan Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut. Bagi Penulis kebijakan ini dalam pengaturannya belum berhubungan atau tidak berpengaruh langsung terhadap redesain kekuatan maritim kita. Contoh bahwa melihat ukuran perlindungan maritim kita dapat dilihat pada status kekuatan militer kita dengan menggunakan data tahun 2014 berdasarkan sumber dari Economist.com kekuatan militer Indonesia di Asia menempati urutan ke 6 (enam) jauh tertinggal di bawah China menempati urutan 1 (pertama) dari 9 (Sembilan Negara) menunjukan bahwa redesain kekuatan maritim kita masih belum menjadi prioritas utama.

Kemudian data tahun 2023 mengenai peringkat kekuatan laut armada Indonesia, berdasarkan lembaga pemeringkatan Global Firepower (GFP) merilis laporannya mengenai data kekuatan militer 145 negara di seluruh dunia yang ditinjau melalui lebih dari 60 (enam puluh) faktor dengan sejumblah kategori, mulai dari unit militer, status keuangan, hingga kemampuan logistic suatu Negara. Negara kita Indonesia sendiri menempati peringkat ke-13 (tiga belas) secara akumulatif berdasarkan kekuatan militernya pada tahun 2023. Negara kita Indonesia memiliki skor 0.2221 serta berhasil mengalahkan skor Mesir dan Ukraina. Sementara dalam peringkat global, Negara kita Indonesia menempati urutan ke-6 (enam) dengan skor 324.

 Indonesia berada di atas Italia yang memiliki skor 313 dalam daftar global. Adapun skor kekuatan armada laut dihitung dari seluruh jenis Kapal perang yang ada di Negara tersebut. (Indonesiabaik.id 2023) Dengan melihat data-data diatas dengan kategori-kategori penilaian, jelas menunjukan ada peningkatan statistik termasuk armada laut kita namun belum menunjukan adanya balance of power terhadap subjek ancaman potensial terhadap kedaulatan kita in casu China. Mengingat pentingnya keseimbangan kekuatan dalam perspektif realisme dalam hubungan politik global yang selalu nyata terjadi dalam hubungan internasional.

Bahwa berdasarkan Teori Politik Global oleh Kevin Bloor maka Penulis berkesimpulan bahwa hubungan politik internasional masih didominasi oleh pikiran realisme yang mencangkup negara berdaulat sebagai aktor utama politik global, keseimbangan kekuatan, perang yang tidak bisa dihindar, dilema keamanan dan pentingnya anarki internasional. 

Oleh sebab itu sebagaimana telah disinggung sebagian diatas bahwa secara ideologis pandangan realis tentang sifat manusia berasal dari perspektif konservatif yang mengambil pandangan bahwa manusia didorong oleh naluri primordial yang berpusat pada kelangsungan hidup. Tak pelak, hal ini tercermin dalam ranah hubungan internasional maupun politik global /politik luar negeri setiap Negara.

Untuk itu dapat Penulis sampaikan pada bagian akhir kesimpulan penulis dalam opini ini ialah bahwa pentingnya redesain kekuatan maritim adalah untuk dapat memberikan pengaruh politik kita dalam lalu lintas maritim dunia demi terlindunginya kedaulatan kita sebagai dampak paradoksnya kedaulatan itu sendiri. Yang penulis maksudkan adalah upaya mewujudkan pertahanan Negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, yang mencangkup penangkalan umum maupun penangkalan melalui laut dengan pola tertentu entah itu defens aktif atau ofensif sehingga mampu memberikan efek penangkalan (deterrent effect). Harapan bahwa keinginan redesain kekuatan maritim kita dapat dijalankan oleh Pemerintah sebagai political will yang mendapat prioritas dalam kebijakan pos anggaran tentunya dan dikerjakan oleh pihak-pihak atau institusi yang benar-benar berkompeten untuk itu serta yang pasti memiliki integritas. 

Demikian ulasan opini saya dan perkenankan saya menutupnya dengan menyampaikan ajaran filsuf Yunani Thucydides yang sering juga disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan kita (President terpilih) "Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat, dan yang lemah akan menderita". Terima Kasih, Merdekaaaaa!!!