Belakangan ini, nama Indonesia kembali menjadi sorotan di kancah global, namun sayangnya bukan dalam konteks yang membanggakan.
Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan oleh startup eFishery dan laporan dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menempatkan salah satu mantan presiden Indonesia sebagai pemimpin terkorup dunia nomor tiga menjadi isu hangat yang mencoreng reputasi negeri ini di mata internasional.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana Indonesia dapat memulihkan citra investasi dan membangun kembali kepercayaan investor?
Akrobat Keuangan eFishery: Modus dan Fakta Mengejutkan
Kasus eFishery yang menghebohkan dunia bisnis beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam para pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas.
Perusahaan rintisan ini, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai salah satu unicorn Indonesia dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS, terungkap melakukan manipulasi besar-besaran dalam laporan keuangan dan operasionalnya.
Fenomena ini tidak hanya mengguncang ekosistem startup tanah air tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia. (Video)
Hasil investigasi mengungkapkan bahwa sejak 2018, manajemen eFishery secara sistematis menyajikan dua laporan keuangan yang berbeda.
Laporan untuk kebutuhan internal mencatat pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan laporan yang disajikan untuk pihak eksternal, termasuk investor global.
Contohnya, selama periode Januari hingga September 2024, pendapatan yang dilaporkan secara internal sebesar Rp2,6 triliun, sementara laporan eksternal menyebutkan angka fantastis Rp12,3 triliun, hampir lima kali lipatnya.
Perbedaan mencolok juga terlihat pada profit sebelum pajak. Laporan eksternal menunjukkan eFishery mencatatkan profit Rp261 miliar dalam periode tersebut, sementara laporan internal justru menunjukkan kerugian sebesar Rp578 miliar.
Pola manipulasi ini dilakukan untuk menciptakan ilusi pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan yang stabil, guna menarik pendanaan dari investor besar seperti Temasek, SoftBank, dan Northstar Pacific.
Selain itu, CEO Gibran Huzaifah diduga menggelembungkan angka fasilitas pakan perusahaan. Dalam presentasinya kepada investor, ia mengklaim eFishery memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan, padahal kenyataannya hanya sekitar 24.000.
Modus lainnya melibatkan pembentukan lima perusahaan cangkang pada 2022 untuk menciptakan transaksi fiktif yang mendukung manipulasi laporan keuangan.
Penegakan Hukum sebagai Langkah Awal
Dalam rapat Kabinet Merah Putih yang digelar menjelang masa 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola, memberantas korupsi, dan menegakkan keadilan.
Penindakan yang transparan terhadap kasus eFishery, termasuk penyelidikan dugaan manipulasi laporan keuangan dan penggelembungan aset, harus menjadi prioritas utama.
Kasus eFishery menunjukkan adanya praktik buruk dalam pelaporan keuangan yang melibatkan perbedaan besar antara laporan internal dan eksternal. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan investor tetapi juga merusak kepercayaan terhadap ekosistem startup Indonesia, yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu yang paling potensial di Asia Tenggara.
Dengan mengungkap dan menindak pelaku secara tegas, pemerintah dapat mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi praktik kecurangan dalam bentuk apa pun.
Tantangan Reputasi Indonesia di Mata Global
Kasus eFishery, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan efek domino pada kepercayaan investor asing terhadap startup dan bisnis di Indonesia secara umum.
Isu ini semakin diperburuk oleh laporan OCCRP yang mengaitkan Indonesia dengan citra buruk dalam hal korupsi. Kombinasi dari kedua faktor ini dapat menciptakan persepsi negatif bahwa berinvestasi di Indonesia adalah keputusan yang berisiko tinggi.
Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang untuk melakukan perbaikan struktural yang mendalam. Dengan memberlakukan regulasi yang lebih ketat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, pemerintah dapat membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat.
Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta, regulator, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dan terpercaya.
Dampak Jangka Panjang dari Penegakan Hukum yang Tegas
Jika dilakukan dengan konsisten, penegakan hukum yang tegas tidak hanya akan memulihkan kepercayaan investor tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang kompetitif.
Investor global cenderung mencari negara dengan kepastian hukum yang tinggi dan risiko korupsi yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah penindakan tidak berhenti pada kasus eFishery saja, tetapi juga mencakup reformasi tata kelola yang menyeluruh.
Lebih jauh, reformasi ini dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi startup dan perusahaan lain untuk berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sejak awal, Indonesia dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Membalik Krisis Menjadi Peluang
Sebagai negara yang dikenal dengan potensi pasar besar dan populasi yang dinamis, Indonesia memiliki banyak keunggulan yang menarik bagi investor. Namun, untuk menjaga momentum ini, pemerintah perlu membangun narasi baru tentang tata kelola bisnis yang baik.
Pendekatan ini melibatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, penguatan regulasi, dan pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar aturan. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas global juga penting untuk memulihkan reputasi Indonesia.
Melibatkan lembaga internasional dalam audit dan penyelidikan dapat meningkatkan kredibilitas langkah-langkah yang diambil pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia serius dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan bebas dari korupsi.
Penutup: Menatap Masa Depan dengan Optimisme
Meski tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidaklah ringan, peluang untuk bangkit tetap terbuka lebar. Kasus eFishery dan laporan OCCRP seharusnya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aspek bisnis.
Dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum, serta dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat memulihkan citranya di mata dunia.
Saatnya semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berdaya saing.
Dengan langkah nyata dan konsistensi, Indonesia tidak hanya dapat memulihkan kepercayaan investor tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
Membangun masa depan yang lebih baik dimulai dari sekarang, dengan tindakan yang tegas, transparan, dan penuh integritas.
Penulis: Merza Gamal (Advisor & Konsultan Transformasi Corporate Culture)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
