Pola manipulasi ini dilakukan untuk menciptakan ilusi pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan yang stabil, guna menarik pendanaan dari investor besar seperti Temasek, SoftBank, dan Northstar Pacific.
Selain itu, CEO Gibran Huzaifah diduga menggelembungkan angka fasilitas pakan perusahaan. Dalam presentasinya kepada investor, ia mengklaim eFishery memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan, padahal kenyataannya hanya sekitar 24.000.
Modus lainnya melibatkan pembentukan lima perusahaan cangkang pada 2022 untuk menciptakan transaksi fiktif yang mendukung manipulasi laporan keuangan.
Penegakan Hukum sebagai Langkah Awal
Dalam rapat Kabinet Merah Putih yang digelar menjelang masa 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola, memberantas korupsi, dan menegakkan keadilan.
Penindakan yang transparan terhadap kasus eFishery, termasuk penyelidikan dugaan manipulasi laporan keuangan dan penggelembungan aset, harus menjadi prioritas utama.
Kasus eFishery menunjukkan adanya praktik buruk dalam pelaporan keuangan yang melibatkan perbedaan besar antara laporan internal dan eksternal. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan investor tetapi juga merusak kepercayaan terhadap ekosistem startup Indonesia, yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu yang paling potensial di Asia Tenggara.
Dengan mengungkap dan menindak pelaku secara tegas, pemerintah dapat mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi praktik kecurangan dalam bentuk apa pun.
Tantangan Reputasi Indonesia di Mata Global
Kasus eFishery, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan efek domino pada kepercayaan investor asing terhadap startup dan bisnis di Indonesia secara umum.
Isu ini semakin diperburuk oleh laporan OCCRP yang mengaitkan Indonesia dengan citra buruk dalam hal korupsi. Kombinasi dari kedua faktor ini dapat menciptakan persepsi negatif bahwa berinvestasi di Indonesia adalah keputusan yang berisiko tinggi.
Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang untuk melakukan perbaikan struktural yang mendalam. Dengan memberlakukan regulasi yang lebih ketat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, pemerintah dapat membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat.
Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta, regulator, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dan terpercaya.
Dampak Jangka Panjang dari Penegakan Hukum yang Tegas
