Pada penghujung tahun 2024, menjelang malam tahun baru 2025, Indonesia mendapat kabar yang cukup mengejutkan bagaikan sebuah kado pahit di saat pesta akan dimulai.
Semuanya itu terjadi dengan berita yang dilansir CNN terkait masuknya mantan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori "Kejahatan Organisasi dan Korupsi" yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). (Sumber: https://www.occrp.org/en/person-of-the-year/bashar-al-assad)
OCCRP, sebuah organisasi jurnalisme investigasi independen yang fokus pada kejahatan terorganisir dan korupsi, merilis daftar ini di situs resmi mereka sebagai bagian dari penghargaan tahunan mereka, "Person of the Year in Organized Crime and Corruption" untuk tahun 2024.
Pengumuman yang Mengejutkan
Dalam daftar tersebut, selain Jokowi, terdapat beberapa nama besar lainnya seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Namun, yang lebih menarik perhatian adalah pemenangnya, Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang telah digulingkan dari kekuasaannya. Penghargaan ini menjadi sorotan tajam karena dianggap mengungkap fakta kelam tentang kepemimpinan dunia yang gagal melindungi rakyatnya dari korupsi dan kejahatan.
Bagi Indonesia, berita ini menjadi semacam "kado pahit" menjelang tahun 2025. Publik dikejutkan oleh fakta bahwa nama pemimpin mereka masuk dalam daftar memalukan tersebut, yang dianggap mencoreng reputasi bangsa di mata dunia.
Penghapusan Berita oleh CNN Indonesia dan Reaksi Media Lokal
Berita ini sempat dimuat oleh CNN Indonesia sebelum akhirnya dihapus dari situs mereka. Keputusan ini justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah penghapusan ini dilakukan karena tekanan politik, atau hanya keputusan editorial biasa?
Langkah CNN ini, alih-alih meredam diskusi, malah membuat isu ini semakin ramai diperbincangkan.
Media lokal dan independen segera mengambil alih pemberitaan. Mereka memberitakan ulang kabar tersebut dengan sudut pandang yang lebih berani, bahkan mempertanyakan independensi media besar seperti CNN.
Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan isu sensitif yang melibatkan figur penting nasional.
Efek Domino di Tengah Publik
Penghapusan berita ini menciptakan efek domino yang tidak terduga. Di satu sisi, berita ini memicu diskusi panas di media sosial dan forum-forum publik. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat, baik OCCRP maupun CNN.
Di sisi lain, berita ini menambah tekanan terhadap pemerintah dan elite politik untuk menjelaskan situasi ini secara transparan.
Para pengamat politik dan masyarakat sipil melihat momen ini sebagai peluang untuk merefleksikan kembali kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka berharap pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah tegas untuk memperbaiki citra bangsa dan mengembalikan kepercayaan publik.
Dampak pada Masa Depan Indonesia
Berita ini memiliki dampak besar, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Jika tidak ditangani dengan baik, reputasi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dapat terancam. Para investor asing mungkin akan mempertimbangkan kembali kepercayaan mereka terhadap stabilitas hukum dan politik Indonesia.
Namun, di sisi lain, momen ini juga dapat menjadi titik balik. Dengan adanya sorotan dunia, pemerintah baru memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi. Penunjukan pejabat hukum yang kompeten dan independen dapat menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius menghadapi tantangan ini.
Pelajaran yang Bisa Dipetik
Kasus ini mengajarkan kita bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, harus tetap independen dan berani memberitakan isu yang menjadi kepentingan publik, meskipun ada tekanan dari berbagai pihak.
Bagi masyarakat, penting untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif. Tidak hanya itu, pendidikan antikorupsi juga harus ditingkatkan agar generasi mendatang dapat membangun bangsa yang lebih bersih dan berintegritas.
Harapan di Tahun Baru
Memasuki tahun 2025, masyarakat Indonesia berharap ada perbaikan signifikan dalam penanganan korupsi. Jangan lagi tindak pidana korupsi dijadikan alat politik atau dilakukan secara tebang pilih.
Semoga pemerintah baru menjalankan janji mereka untuk mengejar para pelaku korupsi hingga ke ujung dunia, bahkan hingga Antartika sekalipun.
Dengan komitmen yang kuat, Indonesia dapat keluar dari bayang-bayang masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.
Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
